JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menegaskan, tidak ada satu pun kader partainya di Komisi IV DPR yang mengenal pengusaha daging berinisial A yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/1/2013) malam. A ditengarai akan melakukan penyuapan terhadap salah seorang anggota DPR.
"Kami sudah klarifikasi ke anggota Komisi IV termasuk sopir-sopirnya. Hasilnya, tidak ada satu pun yang terkait dan tahu-menahu soal penangkapan KPK tadi malam. Tidak ada satu pun anggota kami yang kenal dengan pengusaha itu," ujar Hidayat, Rabu (30/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Hidayat, kabar yang mengaitkan penangkapan KPK di sebuah hotel berbintang dengan partainya adalah fitnah. "Dan, fitnah ini sudah layu sebelum berkembang saat Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan tidak ada anggota DPR yang menjadi target dalam kasus itu," kata Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik ini.
Ia mendesak KPK untuk segera membongkar kasus itu secepatnya sehingga tidak beredar kabar yang tidak jelas sumbernya. "Kami mendukung seadil-adilnya. Jangan biarkan masalah ini menggantung dan kami harap KPK bisa menangkap pejabat negara terkait kalau memang bisnis daging itu ditengarai korupsi," ujar Hidayat.
Seperti diberitakan, KPK menangkap tiga orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Selasa (29/1/2013) malam. Salah satu dari tiga orang yang ditangkap tangan petugas KPK adalah pengusaha ekspor impor daging. Sumber di KPK menyebutkan, pria berinisial A tersebut adalah pengusaha dari PT Indoguna Utama. Perusahaan tersebut diketahui beralamat di Jalan Taruna No 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia ditangkap bersama seorang perempuan muda berinisial R serta sopir A yang berinisial S di Hotel Le Meridien, Jakarta. Ketiganya diduga akan melakukan penyuapan. Petugas KPK menemukan tumpukan uang lembaran Rp 100.000 dalam dua kantong plastik putih bersama ketiganya. Selain itu, terdapat dua buku tabungan.
PT Indoguna Utama merupakan perusahaan impor sapi yang sudah lama melakoni bisnis di bidang ini. Perusahaan-perusahaan yang berhak melakukan impor sapi dipilih oleh Kementerian Pertanian. Belum diketahui pasti kaitan antara perusahaan itu dan anggota DPR. Namun, Kementerian Pertanian memang bermitra kerja dengan Komisi IV DPR.
Bantahan juga dikeluarkan anggota DPR asal Fraksi PKS, Indra, menanggapi beredarnya kabar bahwa politisi PKS yang diindikasi terlibat berinisial SY. Menurutnya, di Komisi IV hanya ada lima anggota Fraksi PKS. Mereka adalah Abdul Hakim, Nabil Al Musawa, Hermanto, Tamsil Linrung, dan Ma'mur Hasanuddin.
"Di antara anggota Poksi IV FPKS tersebut ada yang sedang umrah dan ada yang sedang di luar kota. Hanya Pak Abdul Hakim yang sedang di Jakarta. Di antara nama-nama itu juga tidak ada yang berinisial SY. Insya Allah tidak ada anggota fraksi kami yang terlibat atau menerima suap seperti itu," kata Indra.
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
KPK Tangkap Tangan Pengusaha