Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Bantah Kadernya Terlibat Kasus Impor Daging

Kompas.com - 30/01/2013, 13:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menegaskan, tidak ada satu pun kader partainya di Komisi IV DPR yang mengenal pengusaha daging berinisial A yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/1/2013) malam. A ditengarai akan melakukan penyuapan terhadap salah seorang anggota DPR.

"Kami sudah klarifikasi ke anggota Komisi IV termasuk sopir-sopirnya. Hasilnya, tidak ada satu pun yang terkait dan tahu-menahu soal penangkapan KPK tadi malam. Tidak ada satu pun anggota kami yang kenal dengan pengusaha itu," ujar Hidayat, Rabu (30/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Hidayat, kabar yang mengaitkan penangkapan KPK di sebuah hotel berbintang dengan partainya adalah fitnah. "Dan, fitnah ini sudah layu sebelum berkembang saat Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan tidak ada anggota DPR yang menjadi target dalam kasus itu," kata Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik ini.

Ia mendesak KPK untuk segera membongkar kasus itu secepatnya sehingga tidak beredar kabar yang tidak jelas sumbernya. "Kami mendukung seadil-adilnya. Jangan biarkan masalah ini menggantung dan kami harap KPK bisa menangkap pejabat negara terkait kalau memang bisnis daging itu ditengarai korupsi," ujar Hidayat.

Seperti diberitakan, KPK menangkap tiga orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Selasa (29/1/2013) malam. Salah satu dari tiga orang yang ditangkap tangan petugas KPK adalah pengusaha ekspor impor daging. Sumber di KPK menyebutkan, pria berinisial A tersebut adalah pengusaha dari PT Indoguna Utama. Perusahaan tersebut diketahui beralamat di Jalan Taruna No 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia ditangkap bersama seorang perempuan muda berinisial R serta sopir A yang berinisial S di Hotel Le Meridien, Jakarta. Ketiganya diduga akan melakukan penyuapan. Petugas KPK menemukan tumpukan uang lembaran Rp 100.000 dalam dua kantong plastik putih bersama ketiganya. Selain itu, terdapat dua buku tabungan.

PT Indoguna Utama merupakan perusahaan impor sapi yang sudah lama melakoni bisnis di bidang ini. Perusahaan-perusahaan yang berhak melakukan impor sapi dipilih oleh Kementerian Pertanian. Belum diketahui pasti kaitan antara perusahaan itu dan anggota DPR. Namun, Kementerian Pertanian memang bermitra kerja dengan Komisi IV DPR.

Bantahan juga dikeluarkan anggota DPR asal Fraksi PKS, Indra, menanggapi beredarnya kabar bahwa politisi PKS yang diindikasi terlibat berinisial SY. Menurutnya, di Komisi IV hanya ada lima anggota Fraksi PKS. Mereka adalah Abdul Hakim, Nabil Al Musawa, Hermanto, Tamsil Linrung, dan Ma'mur Hasanuddin.

"Di antara anggota Poksi IV FPKS tersebut ada yang sedang umrah dan ada yang sedang di luar kota. Hanya Pak Abdul Hakim yang sedang di Jakarta. Di antara nama-nama itu juga tidak ada yang berinisial SY. Insya Allah tidak ada anggota fraksi kami yang terlibat atau menerima suap seperti itu," kata Indra.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
KPK Tangkap Tangan Pengusaha

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

    BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

    Nasional
    Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

    Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

    Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

    Nasional
    Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

    Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

    Nasional
    Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

    Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

    Nasional
    Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

    BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

    Nasional
    Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

    Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

    Nasional
    LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

    LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

    Nasional
    Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

    Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

    Nasional
    Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

    Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

    Nasional
    KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

    KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

    Nasional
    Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

    Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

    Nasional
    KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

    KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

    Nasional
    Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

    Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com