Kompas.com - 30/01/2013, 11:53 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut pelaku peretas sejumlah situs web pemerintahan pada Selasa (29/1/2013) malam hingga Rabu (30/1/2013) dini hari tadi. Ia pun meminta agar keterampilan teknologi informasi (TI) tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum.

"Hukum harus ditegakkan dalam kasus ini. Kemudian coba diperiksa apa motifnya. Kalau ada tendensi merusak dan bertujuan buruk, ini jelas harus dihukum," ujar Ramadhan, Rabu (30/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, aksi peretasan ini lumrah terjadi di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju sekalipun. Ia mencontohkan, situs web dengan keamanan super sekelas FBI dan CIA pun bisa saja diretas oleh para pelaku kejahatan di dunia maya. "Namun, janganlah kita menjadi paranoid ataupun terlalu longgar persoalan ini. Harus ditegaskan sesuai porsinya," kata Ramadhan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini juga menyayangkan generasi muda yang melek dengan teknologi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan. Ia mengimbau agar energi positif itu bisa disalurkan untuk kegiatan yang lebih produktif. "Energi positif bangsa ini harus diarahkan untuk kegiatan produktif. Saya bilang, daripada jadi hacker, lebih baik jadi biker. Kemampuan para hacker ini juga harusnya bisa disalurkan untuk pelatihan komputer," kata dia.

Seperti diberitakan, Badan Reserse Kriminal Polri berhasil menangkap Wildan Yani yang melakukan peretasan terhadap situs web resmi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Penangkapan Wildan memicu reaksi dari kelompok peretas internasional terkemuka, Anonymous. Mereka pun menyatakan "perang" terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan menumbangkan sejumlah situs web berdomain ".go.id". Satu per satu situs web pemerintah diretas dan dengan target utama kembali melumpuhkan situs web Presiden SBY. Sejak Selasa malam sampai Rabu dini hari, tak kurang dari tujuh domain telah dilumpuhkan dan sebagian di-deface alias ganti tampilan berisi pesan peringatan. Sejumlah situs web yang sudah dilumpuhkan antara lain beberapa sub-domain di situs web KPPU, BPS, KBRI Tashkent, Kemenhuk dan HAM, Kemensos, dan Kemenparekraf, bahkan Indonesia.go.id.

"Government of Indonesia, you cannot arrest an idea NO ARMY CAN STOP US #Anonymous #OpFreeWildan #FreeAnon" (Pemerintah Indonesia, Anda tidak dapat membelenggu sebuah pemikiran. Tidak ada pasukan apa pun yang dapat menghentikan kami), demikian pernyataan di akun Twitter kelompok peretas tersebut, Rabu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Protes Penangkapan "Hacker" Situs SBY

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.