Kompas.com - 30/01/2013, 09:58 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Rabu (30/1/2013). Salah satu yang akan dibahas adalah terkait aksi peretas alias hacker terhadap sejumlah situs pemerintahan sejak Selasa (29/1/2013) malam hingga Rabu (30/1/2013) dini hari. Serangan terhadap situs pemerintahan merupakan bentuk protes para hacker terhadap penangkapan Wildan Yani, tersangka kasus peretasan situs presidenSBY.info
"Kasus ini pasti akan diangkat oleh Komisi I pada rapat hari ini dengan Menkominfo. Ini bisa mengganggu martabat dan kedaulatan bangsa kalau kita kalah dalam cyber war ini," kata Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang, Rabu pagi.

Agus menilai, langkah penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Wildan sudah tepat. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan membongkar dan menangkap jaringan peretas. "Pemerintah tidak perlu gentar dan jangan mengabulkan permintaan untuk membebaskan Wildan," ujar politisi Partai Golkar ini.

Undang-undang yang ada, menurutnya, mampu menjerat para peretas situs pemerintahan itu. Tak hanya di Indonesia, tetapi juga yang berbasis di luar negeri. "Bisa dilakukan dengan permintaan ekstradisi atau kerja sama Interpol," ujar Agus.

Selain membahas soal peretasan, agenda rapat kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan membahas evaluasi kinerja Kemenkominfo tahun 2012, realisasi anggaran, tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK terhadap laporan realisasi keuangan Kemenkominfo, rencana program kerja, dan kesiapan program legislasi Kemenkominfo dalam prolegnas 2010-2014.

Seperti diberitakan, Badan Reserse Kriminal Polri berhasil menangkap Wildan Yani yang melakukan peretasan terhadap situs resmi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Penangkapan Wildan memicu reaksi dari kelompok hacker internasional terkemuka Anonymous. Mereka pun menyatakan "perang" terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan menumbangkan situs-situs berdomain '.go.id'. Satu per satu situs-situs pemerintah diretas dan dengan target utama kembali melumpuhkan situs Presiden SBY. Sejak Selasa malam sampai Rabu dini hari, tak kurang dari tujuh domain telah dilumpuhkan dan sebagian di-deface alias ganti tampilan berisi pesan peringatan. Situs-situs yang sudah dilumpuhkan antara lain beberapa sub-domain di situs KPPU, BPS, KBRI Tashkent, Kemenhuk dan HAM, Depsos, dan Kemenparekraf, bahkan Indonesia.go.id.

"Government of Indonesia, you cannot arrest an idea NO ARMY CAN STOP US #Anonymous #OpFreeWildan #FreeAnon," (Pemerintah Indonesia tidak dapat membelenggu sebuah pemikiran. Tidak ada pasukan apa pun yang dapat menghentikan kami) demikian pernyataan di situs Twitter kelompok hacker tersebut, Rabu. 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Protes Penangkapan "Hacker" Situs SBY

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Nasional
    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Nasional
    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Nasional
    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    Nasional
    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    Nasional
    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Nasional
    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Nasional
    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Nasional
    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Nasional
    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Nasional
    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    Nasional
    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    Nasional
    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.