Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Golkar Juga Tolak Pilih Daming

Kompas.com - 16/01/2013, 12:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Fraksi Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk tidak memilih calon hakim agung Muhammad Daming Sunusi. Hal ini menyusul candaan kontroversialnya terkait pelaku pemerkosaan yang tidak perlu dihukum mati lantaran kasus itu kerap terjadi atas dasar saling suka.

"Yang jelas ketua umum kami perempuan dan ketua fraksi kami perempuan. Kami nggak mungkin terima kalau sikapnya seperti itu," ucap anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Trimedya Pandjaitan, Rabu (16/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Trimedya mengatakan, sikap itu diambil lantaran Daming sudah dinilai melecehkan kaum perempuan. Permohonan maaf Daming, lanjutnya, merupakan salah satu kelebihan bagi Daming yang patut diapresiasi. Namun, Trimedya mengatakan, pernyataan Daming sudah terlebih dulu mendapat kecaman publik sehingga partainya memastikan tak akan memilih calon hakim agung itu.

"Maaf, sih, boleh. Dia pasti salah ngomong, tapi suasana sudah begini. Kami dari PDI-P, pada saat orang anggap ada pelecehan terhadap perempuan, kami harus di depan," tutur Trimedya.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Nurdiman Munir, juga mengatakan, partainya akan mempertimbangkan tidak memilih Daming sebagai calon hakim agung.

"Sebaiknya memang tidak akan diloloskan. Ini akan menjadi catatan khusus karena pendapat itu sangat tidak pantas, apalagi dia (Daming) punya satu anak perempuan," kata Nurdiman.

Insiden yang terjadi pada Daming itu, lanjutnya, sebaiknya menjadi pelajaran ke depan bagi para hakim dalam bersikap. "Mudah-mudahan ini peringatan hakim agung untuk bersifat dewasa dan jangan berpendapat yang vulgar dan menimbulkan opini masyarakat," tutur Nurdiman.

Seperti diberitakan, calon hakim agung Muhammad Daming Sunusi membuat pernyataan kontroversial dalam uji kelayakan dan kepatutan hakim agung di Komisi III DPR pada Senin (14/1/2013) ini.

Daming melontarkan jawaban "nyeleneh" saat ditanyakan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Saat itu, Daming menjawab bahwa hukuman mati harus dipertimbangkan karena kasus pemerkosaan kerap terjadi lantaran saling menikmati.

"Yang memerkosa dengan yang diperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati," kata Daming. Jawaban Daming ini langsung mengundang tawa. Tidak sedikit pula yang mencibir pernyataan Damin itu. Dijumpai seusai melakukan uji kelayakan dan kepatutan, Damin berdalih bahwa pernyataannya itu hanya untuk mencairkan suasana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com