Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Hakim Daming Harus Didiskualifikasi

Kompas.com - 15/01/2013, 11:33 WIB
M Suprihadi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Marzuki Darusman meminta Komisi III DPR segera mendiskualifikasi calon hakim agung Daming Sunusi sebagai calon hakim agung. Ucapan Daming soal perkosaan sangat tidak pantas sehingga dia harus didiskualifikasi tanpa harus menunggu selesainya uji kelayakan dan kepatutan.

"Dia harus didiskualifikasi," kata Marzuki Darusman kepada Kompas di Jakarta, Selasa (15/1/2/2013).

Candaaan Daming di depan Komisi III telah memicu kontrversi dan kritik meluas. Dari kemarin hingga hari ini, kritik itu menyebar luas di media sosial.

Seperti diberitakan, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota Komisi III DPR, Daming mengatakan, hukuman mati untuk pemerkosa perlu dipikirkan karena yang diperkosa dan memperkosa sama-sama menikmati.

Meski Daming mengakui ucapan itu sebagai candaan, Marzuki mengatakan, "Pernyataan itu tak bisa diterima. Bahkan, ia menyesalkan anggota komisi III DPR yang ikut tertawa. "Ini skandal besar dan Komisi III DPR harus minta maaf kepada masyarakat," katanya.

Marzuki juga menyarankan, karena pernyataan Daming itu muncul dalam sidang resmi di Komisi III DPR, Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah politik harus meminta maaf kepada masyarakat.

"Perkosaan adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Tak pantas itu menjadi bahan candaan, apalagi dalam forum parlemen yang terhormat," lanjutnya.

Diskualifikasi terhadap Daming sejak dini perlu dilakukan, kata Marzuki, karena kalau menanti sampai uji kelayakan dan kepatutan selesai, pernyataan yang menyakitkan itu akan tertutup dengan persoalan administrasi belaka. Dia juga heran mengapa anggota Komisi III DPR ikut tertawa mendengar pernyataan Daming tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com