Kompas.com - 15/01/2013, 09:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, menilai, pernyataan calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi yang menyatakan pelaku pemerkosaan tidak perlu dihukum mati karena atas dasar saling menikmati sangat tidak pantas. Indra mengungkapkan, fraksinya akan merekomendasikan untuk tidak memilih Daming sebagai hakim agung.

"Pernyataan calon hakim agung dalam fit and proper test kemarin terkait kasus pemerkosaan memang sangat disayangkan. Saya pribadi mengecam pernyataan tersebut," ujar Indra, Selasa (15/1/2013), di Jakarta.

Menurut dia, meski menurut Daming pernyataan itu hanya bercanda, hal itu sangat tidak layak dilontarkan oleh seorang calon pemutus akhir sebuah perkara. "Pernyataan tersebut merefleksikan rendahnya kepekaan yang bersangkutan," kata Indra.

Dengan sikap Daming itu, Indra berpendapat Daming tidak layak untuk diloloskan. Ia pun menyarankan agar Daming mengklarifikasi pernyataannya dan segera meminta maaf. Ketua DPP PKS ini juga akan mengajukan rekomendasi Fraksi PKS untuk tidak memilih Daming.

"Insya Allah, saya akan merekomendasikan F-PKS untuk tidak memilih Pak Daming dan Insya Allah F-PKS tidak akan memilih dia," ujarnya.

Seperti diberitakan, calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi membuat pernyataan kontroversial dalam fit and proper test hakim agung di Komisi III DPR pada Senin (14/1/2013). Daming melontarkan jawaban "nyleneh" saat ditanyakan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan.

"Bagaimana menurut Anda apabila kasus perkosaan ini dibuat menjadi hukuman mati," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Andi Azhar, ketika itu kepada Daming.

Daming pun langsung menjawab, "Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati."

Jawaban Daming ini langsung mengundang tawa. Tidak sedikit pula yang mencibir pernyataan Daming itu. Dijumpai seusai fit and proper test, Daming berdalih bahwa pernyataannya itu hanya untuk mencairkan suasana. "Kami tadi terlalu tegang, jadi supaya tidak terlalu tegang," ujar Daming.

Menurut dia, hukuman mati harus dipertimbangkan baik-baik. Ia beralasan belum memberikan jawaban tegas apakah ia mendukung atau tidak penerapan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan.

"Tentu kami harus pertimbangkan baik-baik kasus tertentu, seperti narkoba, korupsi saya setuju, tapi untuk kasus pemerkosan harus dipertimbangkan dulu. Tadi saya belum memberikan jawaban yang tegas," katanya.

Baca juga:
Pemerkosaan Jadi Candaan di DPR
Sebut Korban Pemerkosaan Turut Nikmati, Daming Dikecam
Calon Hakim Agung: Korban dan Pelaku Pemerkosaan Saling Menikmati

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

    PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

    Nasional
    Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

    Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

    Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

    Nasional
    Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

    Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

    Nasional
    Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

    Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

    Nasional
    Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

    Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

    Nasional
    Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

    Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

    Nasional
    Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

    Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

    Nasional
    PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

    PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

    Nasional
    PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

    PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

    Nasional
    Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

    Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

    Nasional
    Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

    Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

    Nasional
    Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

    Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

    Nasional
    Wamenkumham Sebut Masih Ada Waktu untuk Sahkan RKUHP

    Wamenkumham Sebut Masih Ada Waktu untuk Sahkan RKUHP

    Nasional
    PKS Yakin Gugatan 'Presidential Threshold' Bakal Dikabulkan MK

    PKS Yakin Gugatan "Presidential Threshold" Bakal Dikabulkan MK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.