Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Rekening Anak Diblokir, Andi Mallarangeng Terbata-bata

Kompas.com - 10/01/2013, 19:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng akhirnya kembali tampil ke publik pada Kamis (10/1/2013) sore ini setelah pengunduran dirinya sebagai menteri pada awal bulan Desember lalu. Kali ini, Andi tampil dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute didampingi adiknya, Rizal Mallarangeng, dan dua orang kuasa hukum.

Di dalam jumpa pers itu, raut wajah Andi sama seperti terakhir kali membacakan pidato pengunduran dirinya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Andi tampak selalu berusaha tersenyum lebar setiap kali berucap kesiapannya menghadapi proses hukum ke depan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Namun, senyum lebar politisi Demokrat itu sirna ketika Andi menceritakan soal rekening BCA milik anaknya, Gemilang Zul Mallarangeng, yang diblokir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sebagai orangtua tentu sedih, kemarin anak saya rekeningnya diblokir," ujar Andi.

Andi mengaku, tidak masalah jika yang diblokir adalah rekening dirinya dan sang istri. Akan tetapi, dia tak terima rekening Gilang, panggilan Gemilang, yang hanya berisikan Rp 16 juta, diblokir. Andi yakin di dalam rekening anaknya itu sama sekali tidak ada transaksi mencurigakan, dan setiap transaksi yang dilakukan Gilang bisa dipertanggungjawabkan.

"Anak saya, 22 tahun. Rekening isinya hanya Rp 16 juta. Itu hasil dari gaji oleh perusahaan swasta. Hasil jerih payahnya, tidak ada yang mencurigakan dari anak saya," ujar Andi terbata-bata.

Menghela napas sebentar, Andi yang ketika itu mengenakan batik coklat lengan panjang pun menuturkan keberatannya atas tindakan yang dilakukan KPK. "Apa perlu seperti ini? Tentu dia sedih. Saya pun sedih. Rasanya KPK harusnya bisa obyektif dalam bekerja, tidak main blokir semua, kecuali ada indikasi," imbuh Andi.

Oleh karena itu, ia menuturkan pihak keluarga juga sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menyatakan keberatan kepada KPK. Kuasa hukum Andi, Ifdhal Kasim, menilai tindakan yang dilakukan KPK sudah melampaui kewenangannya.

"Ini sudah abuse of power. Kami, kuasa hukum tersangka, akan ajukan keberatan terhadap pemblokiran, khususnya atas ama Gilang Mallarangeng karena menurut kami tidak punya relevansi. Kalau terus dilakukan akan melanggar hak-hak personal," ucap Ifdhal.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com