Komnas HAM Diharapkan Tidak Jatuh pada Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masa kepengurusan 2012-2017 fokus bekerja dan tidak jatuh pada tangan-tangan kekuasaan. Diharapkan pada masa kepengurusan hingga 2,5 tahun ke depan, kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dituntaskan.

Hal ini disampaikan Haris Azhar dan Zainal Abidin, Rabu (9/1/2013), dalam siaran pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Komnas HAM memilki tantangan sangat berat pada momentum pengurusan saat ini, yaitu membuktikan bahwa reformasi Indonesia bisa berjalan dengan baik, khususnya agenda HAM dan pengungkapan kebenaran.

Agenda tersebut ada dalam momentum politik 2014, yang secara politik dimulai pemanasannya tahun 2013 ini. Tantangan berat tersebut adalah memutus rantai impunitas dan mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan kekuasaan.

Untuk itu, Komnas HAM jangan sampai jatuh pada tangan-tangan kekuasaan, baik dari petinggi militer maupun mantan militer serta intelijen atau siapa pun yang bermain dalam agenda HAM dan menggagalkan upaya memutus impunitas serta pengungkapan kebenaran.

Apalagi pada tahun 2013 dan 2014, banyak pihak memiliki kepentingan untuk menggagalkan pengungkapan kebenaran dan pemutusan rantai impunitas. Kasus-kasus yang melibatkan para jenderal dan intelijen memiliki potensi karena mereka yang diindikasikan terlibat akan bermain dengan beragam cara. Salah satunya melalui tarik ulur keputusan-keputusan internal Komnas HAM.

"Komnas HAM dapat menjaga kekompakan untuk tetap terus menghormati universalitas HAM serta menjaga hak konstitusional warga negara," kata Haris.