Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Diminta Tinggalkan Politik Panggung

Kompas.com - 08/01/2013, 13:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua tokoh, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan diminta meninggalkan politik "panggung" untuk pencitraan diri. Masyarakat dinilai sudah lelah dengan segala manuver. Masyarakat hanya menginginkan pembuktian hasil kerja.

"Sebagai Menteri BUMN buktikan saja, apakah ada peningkatan yang baik dalam kinerja BUMN atau tidak. Itu yang lebih penting," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Mahfudz menilai selama ini Dahlan memainkan peran yang tidak sesuai dengan karakter dasarnya dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dia memberi contoh program yang terus diangkat Dahlan, yakni mobil listrik nasional. Seharusnya, menurut dia, program itu di bawah Kementerian Perindustrian atau Kementerian Riset dan Teknologi.

"Ini tanda tanya, apakah yang dilakukan Dahlan Iskan ini bagian dari tupoksinya sehingga perlu diapresiasi. Atau justru masyarakat harus kritis, jangan-jangan Dahlan ini sibuk dengan urusan pribadinya, tapi memanfaatkan publik dan media dengan jabatannya sebagai Menteri BUMN," kata Mahfudz.

Ketua Komisi I DPR itu menilai tindakan Dahlan itu menjadi bumerang setelah mobil listrik Tucuxi mengalami kecelakaan. Belakangan diketahui mobil itu belum melewati uji tipe. Bahkan, plat nomor "DI 19" yang dipasang di mobil seharga miliaran rupiah itu ternyata tak resmi.

"Ini kan jadi bumerang. Jadi, menurut saya, hentikan politik panggung. Masyarakat sudah capek dengan segala manuver, ingar bingar," pungkas Mahfudz.

Seperti diberitakan, mobil listrik "Ferrari" Tucuxi mengalami kecelakaan saat dikendarai Dahlan Iskan di Plaosan, Magetan, Jawa Timur, Sabtu ( 5/1/2013 ). Diketahui, sistem rem mobil diduga tidak berfungsi normal. Dahlan Iskan selamat dalam kecelakaan.Kepolisian tengah mengusut kecelakaan itu termasuk perihal plat nomor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com