Seharusnya Hakim Gali Latar Belakang Yusril

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta seharusnya jeli untuk menggali latar belakang seorang saksi ahli yang diajukan terdakwa. Dalam perkara suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu, terdakwa Siti Hartati Murdaya mengajukan saksi ahli, Yusril Ihza Mahendra. Padahal, Yusril juga dikenal sebagai pengacara tersangka ataupun terdakwa kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Praktisi hukum, Taufik Basari, mengakui, tidak ada standardisasi ataupun kategorisasi yang jelas bagi seseorang untuk dapat memberi keterangan sebagai ahli. "Semua penilaian diserahkan kepada hakim," ujar Taufik, Selasa (8/1/2013), di Jakarta.

Meski demikian, menurut Taufik, sudah seharusnya hakim pengadilan tipikor juga jeli melihat latar belakang mereka yang diajukan sebagai saksi ahli oleh terdakwa. "Semestinya hakim dalam menilai keterangan seorang ahli juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk latar belakang keahlian, spesialisasi, independensi, konflik kepentingan, dan sebagainya," kata Taufik yang juga advokat.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mempersoalkan kapasitas Yusril sebagai saksi ahli yang diajukan Hartati. "Yusril ini sebenarnya apa, saksi ahli atau lawyer," ujar Bambang.

Yusril tercatat juga menjadi pengacara untuk terdakwa di pengadilan tipikor saat mendampingi Wa Ode Nurhayati. Wa Ode didakwa dalam kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah.

Yusril juga tercatat sebagai pengacara untuk tersangka kasus korupsi Al Quran, Zulkarnain Djabar. Seperti halnya kasus Wa Ode, kasus korupsi yang membelit Zulkarnain juga ditangani KPK.

Sebagai saksi ahli dalam persidangan Hartati, Yusril menyebutkan bahwa pemberian sumbangan untuk Bupati Buol Amran Batalipu yang tengah mencalonkan diri kembali menjadi bupati bukanlah tindak pidana. Menurut Yusril, Amran dalam posisi cuti sehingga dia bukan pejabat negara. Dengan demikian, Amran juga tidak bisa mengeluarkan kebijakan publik terkait dugaan suap untuk hak guna usaha perkebunan di Buol seluas 4.500 hektar karena sedang cuti mengikuti pilkada.

Pendapat Yusril tentu berbeda dengan dakwaan KPK yang menyebutkan, Siti Hartati berperan, ikut bersama-sama menyuap Amran, agar perusahaan perkebunannya mendapatkan hak guna usaha.