Pemilu 2014 Jangan Ajang Kontestasi Parpol Finansial Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilu 2014 jangan menjadi ajang kontestasi partai-partai yang memiliki banyak uang, sehingga mengesampingkan partai yang memiliki ideologi dan idealisme. Itu terjadi, karena proses verifikasi yang tidak profesiona l, akuntabel, dan banyak cacat.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kedaultan Bangsa Indonesia Baru (bukan PKB, seperti disebutkan berita sebelumnya) Yenny Wahid di sela-sela pembacaan rekapitulasi verifikasi di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1/2013), menegaskan, kinerja KPUD banyak bermasalah sehingga mengakibatkan dampak sistemik pada partai-partai, seolah-olah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan KPU.

Banyak kejanggalan dirasakan oleh PKB. Misalnya, ketidakprofesional KPUD mematikan partai-partai.

Yenny mengatakan, proses verifikasi hanya berbasis partai-partai berfinansial kuat. Sementara, partai berbasis massa yang kuat, seperti PKBIB, tidak diuntungkan.

Sebagai contoh, aturan KPU yang mengharuskan untuk menghadirkan anggota partai ke kantor KPUD. Padahal, semestinya KPUD yang memverifikasi ke lapangan. Praktiknya, pengurus disuruh menghadirkan sejumlah anggotanya sesuai aturan KPU.

Menurut dia, daerah yang letak geografisnya gampang, bisa saja anggota partai dihadirkan ke KPUD. Namun, bagi daerah-daerah sulit, seperti gunung dan lembah, tentu membutuhkan uang banyak untuk sekadar memenuhi aturan KPUD.

"Ini perkara uang. Anggotanya ada, tetapi tidak mampu membawa mereka ke KPUD. Ada yang harus naik pesawat atau kapal untuk sampai ke kantor kabupaten/kota. Kalau hanya karena aturan ini, masak partai terpaksa tidak lolos dalam proses verifikasi? PKBIB menyatakan akan mengajukan nota keberatan atas proses verifikasi ini," ujar Yenny.