Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Blusukan" SBY Bagus, tapi Telat

Kompas.com - 05/01/2013, 22:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mulai melakukan kegiatan blusukan ke masyarakat. Meski dinilai bagus, langkah Presiden SBY dinilai terlambat karena gaya blusukan sudah melekat pada sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira bagus walaupun agak terlambat. Kalau ada yang baik ditiru, kenapa enggak? Tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik," ujar Fadli, Sabtu (6/1/2013), di Jakarta.

Fadli menilai sebaiknya Presiden SBY lebih sering melakukan kegiatan blusukan. Dengan melakukan blusukan, Fadli melihat banyak manfaat yang bisa diambil. Seorang pemimpin benar-benar bisa mengetahui hal yang dibutuhkan rakyatnya.

"Saya kira ini bagian untuk pembelajaran politik. Hanya saya ada saran blusukan-nya benar-benar harus dadakan tidak perlu pakai upacara dan sebagainya," katanya.

Seperti diberitakan, Presiden mendatangi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat pagi tanpa memberi tahu terlebih dulu para pejabat setempat.

Saat iring-iringan Presiden dan para menteri bergerak menuju tempat itu, tidak ada sterilisasi jalan. Tak ada pula petugas kepolisian dan TNI yang berjaga-jaga di sepanjang jalan. Bahkan, ada beberapa polisi yang asyik duduk-duduk. Warga tetap beraktivitas seperti biasa. Ada yang mandi, mencuci pakaian, hingga buang hajat di salah satu kali yang dilintasi Presiden. Warga pun tampak kebingungan melihat iring-iringan kendaraan.

Rombongan kemudian berhenti di persimpangan tak jauh dari gapura tanda memasuki Desa Tanjung Pasir. Tak ada penyambutan Presiden oleh para pejabat setempat. Setelah melihat Presiden dan Ny Ani Yudhoyono turun dari mobil, puluhan warga lalu berkerumun. Jumlahnya terus bertambah setelah kabar menyebar.

Setelah berjabat tangan dengan warga, Presiden lalu mendatangi Teras Bank Rakyat Indonesia. Di sana, politisi Partai Demokrat itu menanyakan implementasi program pemerintah kredit usaha rakyat (KUR). Setelah itu, Presiden melihat kondisi perkampungan.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, Presiden bakal lebih agresif melakukan kunjungan kerja menemui rakyat di sejumlah daerah di sisa masa jabatannya hingga 2014. Selain itu, kegiatan seremonial dan protokoler juga bakal berkurang.

"Presiden SBY akan memakai waktu terbaiknya dalam dua tahun ke depan untuk 'turba' alias turun ke bawah," kata Daniel di Jakarta, Jumat (4/1/2013), kepada Kompas.com.

Turba adalah sebutan lain dari blusukan yang mulai dipopulerkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Daniel mengatakan, ke depannya kunjungan kerja Presiden akan lebih banyak dilakukan tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Nasional
    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Nasional
    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com