Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saan: SBY Lebih Dulu "Blusukan" Dibanding Jokowi

Kompas.com - 04/01/2013, 19:17 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa menilai blusukan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan hal baru.

Presiden SBY, terangnya, mulai blusukan sejak masa kampaye pilpres 2004 yang berlanjut hingga periode Kabinet Indonesia Bersatu jilid I.

"Lebih dulu pak SBY yang blusukan dibanding pak Jokowi," kata Saan di media center KPU, Jakarta, Jumat (4/1/2013).

Saan menjelaskan, presiden sebenarnya sering blusukan untuk melihat kondisi masyarakat yang dipimpinnya secara langsung. Menurutnya, blusukan presiden juga ditujukan untuk mendongkrak kinerja menteri.

"Pesannya (blusukan presiden) untuk kabinet, kinerja para menteri harus jauh lebih maksimal. Misalnya ada rakyat yang belum tahu kinerja, menteri terkait harus menjelaskannya, bukan presiden yang menjelaskan," terangnya.

Ia menambahkan, cara blusukan yang dilakukan presiden patut dicontoh pejabat daerah. Pasalnya, hal tersebut ditujukan untuk mendekatkan diri dengan rakyat yang dipimpinnya. Selain itu, lanjutnya, juga untuk mensosialisasikan program pemerintah pada rakyat.

"Karena itu cara-cara blusukan memang bagus untuk dilakukan pejabat di daerah," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden akan lebih agresif melakukan kunjungan kerja menemui rakyat di berbagai daerah di sisa masa jabatannya hingga 2014 . Selain itu, kegiatan seremonial dan protokoler bakal berkurang.

"Presiden SBY akan memakai waktu terbaiknya dalam dua tahun kedepan untuk 'turba', alias turun ke bawah," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa di Jakarta, Jumat (4/1/2013), kepada Kompas.com.

Turba adalah sebutan lain dari blusukan yang mulai dipopulerkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Daniel mengatakan, ke depannya kunker Presiden akan lebih banyak dilakukan tanpa pemberitahuan.

Seperti yang dilakukan pada Jumat (4/1/2013) pagi hingga siang, Presiden mengunjungi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa memberi tahu terlebih dulu para pejabat setempat.

Daniel menjelaskan, tujuan dari 'turba' itu untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan serta program aksi pemerintah pusat dan daerah.

Dengan berinteraksi langsung dengan warga, kata dia, diharapkan warga dapat menerima informasi langsung dari Presiden tentang pencapaian, hambatan, serta hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

    Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

    Nasional
    Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

    Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

    Nasional
    Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

    Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

    Nasional
    TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

    TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

    Nasional
    UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

    UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

    Nasional
    Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

    Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

    KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

    Nasional
    Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

    Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

    Nasional
    DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

    DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

    Nasional
    Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

    Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

    Nasional
    Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

    Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

    Nasional
    Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

    Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

    Nasional
    Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

    Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

    Nasional
    Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

    Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

    Nasional
    Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

    Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com