Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Kami Tak Pandang Bulu, Apalagi Rambut..

Kompas.com - 27/12/2012, 20:12 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim sejumlah pencapaiannya sepanjang 2012. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, ada sejumlah hal yang menjadi prestasi cemerlang pimpinan KPK jilid III di bidang penindakan selama setahun pertama memerintah.

Salah satunya, kata Bambang, KPK berhasil menjerat menteri maupun jenderal polisi aktif. "Bukan hanya mantan tapi juga siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bisa menjadi bagian target KPK. Kami tidak memandang bulu, apalagi rambut," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, dan tiga wakil ketua lainnya, yakni Busyro Muqoddas, Zulkarnain, serta Adnan Pandupraja.

Seperti diketahui, tahun ini KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Sejak berdiri sembilan tahun lalu, ini lah pertama kali KPK berani menjerat seorang menteri aktif. Selain menteri, KPK menetapkan dua jenderal polisi sekaligus dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian SIM sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan mantan Wakil Kepala Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo. Bambang juga mengatakan, KPK membuat terobosan dalam penggunaan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tahun ini, KPK memulainya dengan menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wa Ode Nurhayati.

Selain didakwa menyuap, politikus Partai Amanat Nasional itu didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya. "Baru tahun inilah TPPU dalam dakwaan dirumuskan," ujar Bambang.

Selain itu, pada tahun inilah KPK mulai melakukan operasi tangkap tangan hingga ke luar Pulau Jawa. Misalnya, tangkap tangan terkait kasus dugaan penyuapan hak guna usaha (HGU) di Buol, Sulawesi Tengah, atau kasus dugaan suap PON Riau.

"Ini mengindikasikan, hai para koruptor, kami bisa mendekati Anda, kendati Anda ada di ujung negeri. Jangan main-main, OTT (operasi tangkap tangan) bisa sampai ke tempat Anda," ucap Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com