Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Jadi Negara Kongkalikong di 2012

Kompas.com - 22/12/2012, 15:29 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai Indonesia pada tahun 2012 menjadi negara kongkalikong. Hal itu tecermin dari tingkat korupsi politik yang meningkat dari tahun 2011.

"Apa yang saya sampaikan berkaitan dengan proyek di Kemenpora, Kemenkes, dengan aktor di daerah dan sebagainya, itu semua relatif berkisar 70 persen terkait korupsi anggaran daerah atau APBN," kata Oce di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (22/12/2012).

Oce mengungkap, modus korupsi politik yang menjerat pemerintah pada tahun 2012 terkait mafia anggaran. Permainan anggaran itu, ujarnya, memiliki benang merah dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, kongkalikong permainan anggaran tidak hanya terjadi di daerah dan di pusat. Praktik itu ditengarai terjadi di level Istana. Bahkan, Istana tidak bisa mencegah korupsi yang ada di dalamnya.

"Katakanlah keterlibatan salah seorang badan pertimbangan presiden menjadi tersangka di Mabes Polri, anggota Komisi Ekonomi Nasional Hartati Murdaya, dan Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Siti Fadhilah Supari dan Menpora mundur dari jabatannya karena korupsi," katanya.

Menurut dia, hal itu merupakan catatan hitam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, di masa kepemimpinan SBY yang pertama tidak ditemui kongkalikong itu.

SBY, kata dia, harus hati-hati dalam memanajemen pemerintahan. Sebab, hal itu dapat berdampak luas bagi sisa kepemimpinan SBY yang tinggal dua tahun.

"Ini menjadi warning yang menjadi sangat penting bagi pemerintahan ini. Presiden bisa soft landing atau terseok-seok," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com