Politik Berjaya, Rakyat Merana ...

Kompas.com - 21/12/2012, 11:34 WIB
EditorHindra

KOMPAS.com - Wajar saja jika banyak pihak menertawakan pemerintah pusat. Di satu sisi menyadari sebagian besar daerah otonom baru gagal menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, pada sisi lain membiarkan pemekaran terus berjalan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan telah mengevaluasi 205 daerah otonom baru (DOB) yang dibentuk selama 1999-2009, yang meliputi 164 kabupaten, 34 kota dan 7 provinsi. Hasil sementara: tata kelola daerah dan pelayanan publik belum memuaskan. Perilaku para pemimpin di DOB itu belum berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bahkan, Gamawan menyimpulkan sekitar 70 persen DOB tersebut gagal.

Kesimpulan itu sungguh benar. Saat ini yang menonjol dari DOB adalah perebutan kekuasaan dan uang. Para penguasa atau elite politik setempat sibuk menebarkan pengaruh dan menggalang dukungan agar bisa terpilih menjadi kepala daerah atau anggota legislatif. Waktu mereka pun habis tersita oleh urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan sebagai bagian dari upaya memperkaya diri dan keluarga.

Setelah terpilih, para bupati, wali kota dan gubernur gemar mempromosikan diri yang berkedok promosi daerah. Hampir di setiap sudut kota dan desa serta media massa selalu terpampang gambar para pejabat yang bersangkutan.

Sebaliknya, terobosan dan inovasi untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah bagi perbaikan serta peningkatan kesejahteraan rakyat hampir tidak tampak. Tidak mengherankan, setelah bertahun-tahun pemekaran pun sebagian besar masyarakat setempat tetap hidup miskin, tidak jauh beda dibandingkan saat daerah itu belum dimekarkan.

Minimnya kreativitas pemerintah daerah ini membuat pendapatan asli daerah tetap rendah. Biaya pembangunan, termasuk belanja pegawai masih tetap mengandalkan subsidi dari pusat. Mutu pendidikan tetap rendah, gizi buruk tetap tinggi, indeks pembangunan manusia juga tetap buruk.

Adapun yang menonjol hanya adanya gedung-gedung pemerintahan yang megah dan baru, serta jalan beraspal. Akan tetapi, pembangunan fisik itu pun sebagian besar masih disokong dari pusat. Sektor swasta yang diharapkan dapat menghidupkan ekonomi lokal tidak berkembang optimal, sebab sering menjadi ”sapi perah” penguasa setempat.

Tidak bertaring

Kesadaran tentang kegagalan DOB sebetulnya sudah lama timbul. Pemerintah pusat pun kemudian memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah pada awal 2009. Namun, kebijakan ini seolah tidak bertaring. Di lapangan, pelaksanaannya selalu bertolak belakang.

Dengan berdalih aspirasi rakyat, pemerintah daerah bersama DPRD setempat terus-menerus mengusulkan DOB kepada Kemendagri, DPR, dan DPD. Dengan dalih yang sama, kedua lembaga legislatif pun membuka ruang yang lebar untuk proses pemekaran daerah. Saat ini ada sekitar 150 usul DOB yang masuk ke DPR. Sedikitnya 7 daerah di antaranya akan dimekarkan pada awal tahun 2013.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Nasional
Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X