Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Mallarangeng Dijerat, Kenapa Menkeu Tidak?

Kompas.com - 19/12/2012, 10:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, desakan kepada KPK kembali muncul. KPK dituntut membongkar keterlibatan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dalam kasus serupa.

Wakil Ketua Komisi XI bidang Keuangan DPR Harry Azhar Azis menilai ada keanehan dalam penetapan tersangka kasus Hambalang. "Harusnya Andi Mallarangeng ditetapkan bersama Agus Martowardoyo yang menandatangani pencairan dana Hambalang sebesar Rp 1,2 triliun," ujar Harry, Rabu (19/12/2012), dalam siaran persnya.

Harry mengatakan, Menkeu mencairkan dana Hambalang meski tidak ditandatangani Andi Mallarangeng selaku Menpora. Padahal, untuk nilai kontrak di atas Rp 1 miliar, menteri wajib menandatangani anggaran. "Andi Mallarangeng selaku penanggung jawab Kemenpora dijadikan tersangka, tapi Agus Martowardoyo yang mencairkan justru dianggap tidak melakukan pelanggaran," ujar Harry.

Oleh karena itu, ia mendesak KPK untuk menyelidiki lebih jauh keterlibatan Menkeu demi mengungkap alasan di balik pencairan dana Hambalang. "Kenapa berani sampai mencairkan dana Hambalang tanpa menteri terkait yang jelas-jelas telah melanggar aturan keuangan negara," ucap Harry.

Di dalam audit investigasi tahap I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lanjutnya, juga disebutkan keterlibatan Menkeu. Menkeu disebut telah melakukan pelanggaran dengan mencairkan dana tanpa tanda tangan Menpora dan hanya berdasarkan tanda tangan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram. "Seharusnya tidak ada perbedaan penerapan law enforcement pada pejabat negara dalam kasus yang sama," kata Harry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com