Mubarok: Ruhut Silakan Datang...

BOGOR, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan partainya tidak mempermasalahkan jika Ruhut Sitompul kembali hadir dalam acara hari kedua Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Partai tidak akan melarang kehadiran Ruhut lantaran peristiwa keributan yang terjadi kemarin.

"Dia kalau datang silakan aja, kan semua diundang. Dia kan anggota DPR, jadi kan semua orang Demokrat diundang kan," ujar Mubarok, Sabtu (15/12/2012), saat dihubungi wartawan.

Mubarok menjelaskan bahwa peristiwa keributan kemarin yang membuat Ruhut digiring keluar ruangan Silatnas lantaran ulahnya sendiri. "Salahnya sendiri. Dia kan pemain sinetron politik, biasalah untuk senang-senang ke media-media TV," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat bidang Komunikasi dan Publik Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa peristiwa dikeluarkannya Ruhut dari ruangan tidak bermasalah bagi partai. Ia pun melihat bahwa peristiwa itu hanya keriuhan wajar yang biasa terjadi di dunia politik.

"Keriuhan ini menambah gairah. Keriuhan kan seperti penyanyi dangdut konser, demikian juga dengan politik," ucap Pasek saat dijumpai di lokasi acara Silatnas.

Sebelumnya, politisi Demokrat Ruhut Sitompul dikeluarkan dari ruangan Silatnas di Sentul International Convention Center (SICC), Jumat (14/12/2012). Ruhut ketika itu masuk ke ruangan, tetapi kehadiran Ruhut sontak membuat banyak kader daerah bereaksi dan meneriakkan kata-kata "pecat" dan "copot" kepada advokat itu. Mendapat respons itu, Ruhut justru melambai-lambaikan tangannya dan langsung digiring petugas ke luar ruangan.

Keributan ini terjadi menyusul pencopotan Ruhut dari posisi Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi di DPP Partai Demokrat. Ruhut bersikeras bahwa pencopotannya ini merupakan skenario yang dibuat "badut-badut" Ketua Umum Anas Urbaningrum yang merasa terpojokkan dengan pernyataan yang kerap meminta Anas mundur. Ruhut pun berdalih hanya Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa mencopotnya dari kepengurusan partai.