Basuki: Jangan Sampai Ada Peluang untuk Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji akan menindakalanjuti survei integritas sektor publik 2012 yang dikerjakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menutup titik rawan korupsi adalah dengan menerapkan sistem pelayanan online. Menurut Basuki, pada Februari 2013, jaringan siber optik yang menunjang sistem pelayanan online akan terpasang di DKI Jakarta hingga tingkat kecamatan.

"Jangan sampai ada peluang untuk korupsi," kata Basuki di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2012) seusai mengikuti pemaparan survei integritas.

Acara pemaparan hasil survei integritas KPK ini diikuti sejumlah instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Basuki melanjutkan, sistem online nantinya diterapkan ke semua lini pelayanan, termasuk Puskesmas, kantor kelurahan, dan kantor kecamatan.

Mengenai hasil survei KPK, Basuki mengatakan kalau Pemrov DKI mendapatkan nilai yang tidak terlalu baik namun juga tidak terlalu buruk. "(Nilainya) di tengah-tengah. Yang disurvei itu soal SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan pengadaan KTP (Kartu Tanda Penduduk)," katanya.

Menurut Basuki, hasil survei KPK ini tidak mencerminkan pelayanan Pemrov DKI secara keseluruhan. Pasalnya, kata Basuki, yang disurvei KPK hanya tiga jenis pelayanan tersebut sementara di DKI Jakarta ada 172 unit pelayanan. "Kalau cuma tiga yang disurvei kan tidak mencerminkan. Kalau KTP masih Mendagri, SIUP sudah baik, dan IMB itu tahun depan bisa diselesaikan secara online," tambahnya.

Pria berkacamata yang biasa disapa Ahok itu menambahkan, tidak ada catatan khusus yang disampaikan KPK kepadanya selaku perwakilan Pemrov DKI. Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menyambangi Gedung KPK. Dia berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait dengan terkait dengan rencana KPK menjadikan DKI Jakarta sebagai model pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.