Kompas.com - 07/12/2012, 12:14 WIB
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan Partai Demokrat akan menyerahkan sepenuhnya pengganti Andi Mallarangeng ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Demokrat pun mengindikasikan pengganti Andi akan tetap berasal dari kalangan Demokrat.

"Ya itu hak prerogatif Presiden. Presiden bisa tetapkan dari dalam Demokrat atau dari luar. Tapi kan SBY juga Demokrat. Jadi, beliau pasti mengertilah," ujar Mubarok, Jumat (7/12/2012), saat dihubungi wartawan.

Mubarok mengatakan saat ini beredar dua nama yakni Chatibbul Umam dan Ramadhan Pohan. Namun, secara resmi, Mubarok mengatakan, partai belum mengajukan nama pengganti Andi.

"Tetapi, kalau dilihat secara kualitas, yah mereka relatif. Posisi Menpora ini kan tidah harus olahragawan tetapi bisa dari negarawan yang penting," ucapnya.

Partai Demokrat, lanjut Mubarok, akan secara resmi membahas soal penetapan tersangka Andi Mallarangeng dalam rapat Dewan Pembina Partai Demokrat tanggal 9 Desember mendatang. Di sana juga akan ditetapkan pengganti Andi dalam posisinya sebagai Sekretaris Dewan Pembina.

"Kalau Sekretaris Dewan Pembina saya rasa akan ditetapkan tanggal 9 Desember nanti. Posisi sekretaris akan diganti satu di antara 29 anggota dewan pembina yang ada," ucap Mubarok.

Sementara itu, Andi yang ditemui sesaat sebelum melakukan ibadah shalat Jumat, hanya menyatakan bahwa penggantinya nanti akan menjadi wewenang Presiden. "Biar Presiden yang menentukan," ucapnya. Andi Mallarangeng akhirnya resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahrga, Jumat pagi ini. Ia juga mundur dari kepengurusan di Partai Demokrat.

KPK juga mencegah Andi ke luar negeri. Andi dicegah bersama dua orang lainnya, yaitu Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng dan M Arif Taufikurrahman dari PT Adhi Karya.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan juru bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri adalah orang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK. 02/2012.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengembangan Kasus Hambalang KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan perkara Deddy dengan mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy melakukan penyelewengan. Di samping itu, KPK membuka penyelidikan baru yang menelusuri indikasi tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan wewenang. Misalnya, indikasi suap-menyuap terkait proyek Hambalang.

Sebelumnya, KPK mencegah Direktur PT Global Daya Manunggal Nany Meilana Ruslie dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Pencegahan Machfud telah berakhir.

Baca juga:
Andi Mallarangeng: Saya Memohon Maaf
Hari Ini Presiden Tunjuk Pengganti Andi Mallarangeng
Andi Mallarangeng: Kebenaran Akan Terungkap
Andi Mallarangeng Tak Mau Jadi Beban SBY
Andi Mallarangeng Sempat Titip soal PSSI

Berita terkait penetapan Menteri Andi sebagai tersangka dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Beda Suara Menkes dan Wapres soal Aturan Masker di Luar Ruang

    Beda Suara Menkes dan Wapres soal Aturan Masker di Luar Ruang

    Nasional
    Jokowi Minta Vaksinasi Dosis Ketiga Jadi Syarat Naik Pesawat

    Jokowi Minta Vaksinasi Dosis Ketiga Jadi Syarat Naik Pesawat

    Nasional
    KPK Periksa Wabup Blitar sebagai Saksi Kasus TPPU Terkait Pengurusan Perkara di MA

    KPK Periksa Wabup Blitar sebagai Saksi Kasus TPPU Terkait Pengurusan Perkara di MA

    Nasional
    Sekjen MUI: Hewan Terpapar PMK dengan Gejala Klinis Ringan Boleh Dijadikan Kurban

    Sekjen MUI: Hewan Terpapar PMK dengan Gejala Klinis Ringan Boleh Dijadikan Kurban

    Nasional
    Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

    Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

    Nasional
    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Nasional
    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    Nasional
    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Nasional
    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Nasional
    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Nasional
    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Nasional
    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Nasional
    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.