Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Alam Tak Merasa "Disentil" Presiden

Kompas.com - 28/11/2012, 19:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/11/2012), tak mengarah kepadanya.

"Saya sih enggak merasa," kata Dipo seusai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Singapura Tony Tan Keng dan Ny Mary Tan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Sebelumnya, Presiden menghargai inisiatif anggota kabinet yang membawa kebaikan. Namun, ia mengingatkan, inisiatif tersebut jangan sampai membuat anggota kabinet justru lupa dengan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Presiden, berdasarkan evaluasinya, ada tugas-tugas pokok anggota kabinet yang terabaikan. Namun, anggota kabinet yang abai itu malah melakukan sesuatu yang baru.

"Jangan sampai yang sudah menjadi tujuan APBN, RKP (rencana kerja pemerintah), dan program aksi lainnya diabaikan. Kemudian, Saudara melakukan sesuatu yang dipikirnya sendiri bagus, tetapi mengganggu keseluruhan pencapaian tugas dan sasaran. Saya ingatkan itu," kata Presiden.

Dipo mengatakan, tugasnya tidak banyak karena kementeriannya kecil. Dia merasa semua tugas dan fungsinya itu sudah dilaksanakan.

"Kita kecil, semuanya sudah selesai kok. Ada, kan, (menteri) yang lain saya kira. Tapi kalau memang saya, saya terima juga. Tentunya kita terima sebagai koreksi. Saya sih ngerti apa yang dimaksud Presiden," kata Dipo.

Seperti diberitakan, baru-baru ini Dipo mengambil insiatif meneruskan aduan kongkalikong kementerian di tiga kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aduan itu terkait dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN antara pejabat Kementerian dan anggota DPR. Ada tiga kementerian yang dilaporkan, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

Bahkan, Dipo menyebut aduan yang masuk tidak hanya tiga kementerian itu. Masih ada lagi aduan dari PNS di kementerian lain yang juga akan diteruskan ke KPK.

Baca juga:
Dipo Tak Niat Seret Menteri ke Kursi Pesakitan
Dipo Bantah Kabinet Retak
Aduan Kongkalikong Tak Hanya di Tiga Kementerian
Anggaran Kemenhan Diblokir, Ini Penjelasan Dipo Alam

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com