Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hartati: Saya Tidak Punya Jiwa Korupsi!

Kompas.com - 28/11/2012, 11:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) Hartati Murdaya Poo kembali membantah disebut menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah. Menurut Hartati, dia tidak pernah berniat mengabulkan permintaan uang Amran.

"Intinya niat saya menolak. Selaku anggota dewan pembina dan aktivis agama dari kecil, saya tidak punya jiwa korupsi, apalagi itu perbuatan tidak jujur. Tidak mungkin saya lakukan," kata Hartati, sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Persidangan tersebut mengagendakan pembacaan surat dakwaan yang disusun tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembacaan dakwaan perkara Hartati tersebut diundur hingga siang nanti. Menurut Hartati, tuduhan KPK kepadanya tidak benar.

Hartati ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan menyuap Amran dengan uang Rp 3 miliar terkait kepengurusan HGU di Buol. Hartati mengaku tidak tahu jika memang ada anak buahnya yang memberikan uang tersebut ke Amran. Uang itu, menurut Hartati, diberikan oleh anak buahnya sebagai sumbangan bagi Amran untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2012.

"Apakah itu ada hubungannya dengan HGU (hak guna usaha) atau tidak, saya tidak jelas," ucap Hartati.

Adapun dua anak buah Hartati, yakni Gondo Sudjono dan Yani Anshori, divonis bersalah oleh majelis hakim Tipikor beberapa hari lalu. Gondo dihukum satu tahun penjara, sementara Yani lebih lama enam bulan daripada Gondo. Hartati pun berharap persidangannya ini dapat mengungkap realitas. Hal yang benar, menurut Hartati, Bupati Amran memang mempersulit penerbitan izin usaha perkebunan (IUP) dan HGU lahan seluas 4.500 hektar atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan PT HIP, serta surat-surat terkait HGU dan IUP atas sisa lahan 75.000 hektar yang belum memiliki HGU atas nama dua perusahaan Hartati itu. Pada Desember tahun lalu, tuturnya, Bupati Amran meminta sumbangan untuk pilkada kepada perusahaan. Namun, menurut Hartati, dia tidak mengabulkan permintaan itu. Amran pun, katanya, menciptakan ketegangan-ketegangan di kawasan pabrik PT HIP dan PT CCM di Buol.

"Kebun sampai sebulan enggak operasi, enggak ada pemasukan, pengeluaran sampai miliaran. Kalau ini diperpanjang, maka bulan berikutnya perusahaan tidak bisa membayar gaji karyawan," tutur Hartati.

Sementara Amran membantah menerima suap, apalagi meminta uang kepada Hartati. Amran berdalih kalau uang Rp 3 miliar dari PT HIP itu merupakan sumbangan untuk pilkada.

Baca juga:
Hari Ini, Hartati Jalani Sidang Perdana
Hartati Berharap Persidangan Ungkap Realita

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

    Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

    Nasional
    Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

    Nasional
    Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

    Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

    Nasional
    ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

    ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

    Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

    Nasional
    Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

    Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

    Nasional
    KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

    KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

    Nasional
    Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

    Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

    Nasional
    Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

    Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

    Nasional
    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com