Kompas.com - 26/11/2012, 13:20 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, langkahnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan praktik kongkalikong korupsi APBN di sejumlah kementerian sudah sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dipo mencatat setidaknya ada 13 kali pidato Presiden yang menyinggung masalah kongkalikong korupsi APBN. Dia membacakan dua di antaranya yang berisi adanya laporan dari kepala daerah bahwa praktik kongkalikong sudah terjadi sejak perencanaan anggaran sampai pelaksanaan. Presiden meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan.

Dipo juga membacakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi itu untuk jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, pimpinan lembaga penegak hukum, hingga kepala daerah dari gubernur sampai bupati atau wali kota.

Dalam instruksi itu, kata Dipo, Presiden meminta dilakukan langkah-langkah pencegahan korupsi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dipo merasa yang dia lakukan dalam rangka pencegahan korupsi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.

Selain itu, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden juga mewajibkan agar berkoordinasi dengan KPK. Karena itu, Dipo melaporkan aduan yang diterima kepada KPK.

"Poin ketujuh (instruksi Presiden), melaksanakan instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Saya tanggung jawab," kata Dipo saat rapat di Komisi II DPR di Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Hal itu dikatakan Dipo untuk menjawab kritik para politisi Komisi II terkait langkahnya yang melaporkan aduan dari pegawai negeri sipil di tiga kementerian kepada KPK. Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

Dipo menambahkan, dirinya harus meneruskan aduan itu. "Apa saya menuduh? Bukan. Saya dapat laporan lisan maupun tertulis. Soal benar tidaknya (aduan), saya bukan irjen, bukan Jaksa Agung, bukan polisi, bukan KPK. Makanya saya serahkan ke KPK. Saya buat gaduh? Tidak. Saya ingin ingatkan ke rekan-rekan (kementerian). Kalau saya dibilang tidak pakai aturan, apa yang tidak pakai aturan?" kata Dipo.

Baca juga:
Laporan Dipo Buat Kabinet SBY Dilematis
Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah
Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?
Priyo: Ada Keretakan di Kabinet
Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait 'Reshuffle' Kabinet

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

    21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

    Nasional
    Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

    Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

    Nasional
    Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

    Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

    Nasional
    UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

    UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

    Nasional
    Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

    Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

    Nasional
    UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

    UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

    Nasional
    Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

    Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

    Nasional
    Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

    Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

    Nasional
    Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

    Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

    Nasional
    Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

    Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

    Nasional
    Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

    Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

    Nasional
    Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

    Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

    Nasional
    Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

    Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

    Nasional
    Kerumitan Perang Melawan Narkoba

    Kerumitan Perang Melawan Narkoba

    Nasional
    Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

    Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.