Dipo: Saya Buat Gaduh? Tidak!

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, langkahnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan praktik kongkalikong korupsi APBN di sejumlah kementerian sudah sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dipo mencatat setidaknya ada 13 kali pidato Presiden yang menyinggung masalah kongkalikong korupsi APBN. Dia membacakan dua di antaranya yang berisi adanya laporan dari kepala daerah bahwa praktik kongkalikong sudah terjadi sejak perencanaan anggaran sampai pelaksanaan. Presiden meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan.

Dipo juga membacakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi itu untuk jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, pimpinan lembaga penegak hukum, hingga kepala daerah dari gubernur sampai bupati atau wali kota.

Dalam instruksi itu, kata Dipo, Presiden meminta dilakukan langkah-langkah pencegahan korupsi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dipo merasa yang dia lakukan dalam rangka pencegahan korupsi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.

Selain itu, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden juga mewajibkan agar berkoordinasi dengan KPK. Karena itu, Dipo melaporkan aduan yang diterima kepada KPK.

"Poin ketujuh (instruksi Presiden), melaksanakan instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Saya tanggung jawab," kata Dipo saat rapat di Komisi II DPR di Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Hal itu dikatakan Dipo untuk menjawab kritik para politisi Komisi II terkait langkahnya yang melaporkan aduan dari pegawai negeri sipil di tiga kementerian kepada KPK. Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

Dipo menambahkan, dirinya harus meneruskan aduan itu. "Apa saya menuduh? Bukan. Saya dapat laporan lisan maupun tertulis. Soal benar tidaknya (aduan), saya bukan irjen, bukan Jaksa Agung, bukan polisi, bukan KPK. Makanya saya serahkan ke KPK. Saya buat gaduh? Tidak. Saya ingin ingatkan ke rekan-rekan (kementerian). Kalau saya dibilang tidak pakai aturan, apa yang tidak pakai aturan?" kata Dipo.

Baca juga:
Laporan Dipo Buat Kabinet SBY Dilematis
Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah
Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?
Priyo: Ada Keretakan di Kabinet
Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait 'Reshuffle' Kabinet

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR