Sabtu, 20 Desember 2014

News / Nasional

Presiden Geram dengan Kongkalikong Anggaran

Kamis, 19 Juli 2012 | 16:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kegeraman dan keprihatinannya atas kongkalikong anggaran antara pejabat eksekutif dan legislatif. Hal ini, kata Presiden, telah merugikan negara. Kepala Negara mengaku senang ketika para pelaku kongkalikong anggaran tersebut terungkap.

"Ada kongkalikong antara eksekutif dan parlemen. Ini sekian anggarannya, sekian persen (komisinya) tolong dikeluarkan. Masya Allah. Nauzubillah. Luar biasa," kata Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

"Ambil tindakan tegas. Sudah delapan tahun kita berteriak, menata, mengatur, mengawasi, masih ada orang atau pihak yang sepertinya tidak peduli. Sepertinya menganggap ini angin kosong," tambah Presiden.

Presiden juga menegaskan, jika ada pejabat yang mengetahui bahwa bawahannya terlibat dalam penyimpangan, tetapi tidak berbuat apa pun, pejabat tersebut bersalah. Presiden meminta para pejabat tidak meremehkan pengetahuannya soal kongkalikong tersebut. "Saya tahu meski tidak selalu bicara. Saya hemat berbicara supaya tidak gaduh dalam politik. Saya tahu dan mengikuti," kata Presiden.

Ditambahkan, dirinya menyerahkan penanganan kasus penyimpangan anggaran kepada KPK dan penegak hukum lainnya.

Sejumlah pembantu Presiden namanya disebut-sebut dalam sejumlah kasus yang berkaitan dengan anggaran negara, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng pada proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar juga pernah disebut-sebut dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di Kemenakertrans.

Selain itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono pernah diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012.

Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali juga diduga melakukan penyelewengan anggaran pengadaan Al Quran. Sejumlah kader Demokrat yang didirikan oleh Presiden juga diduga terlibat kasus penyelewengan anggaran, termasuk Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh, yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.


Penulis: Hindra Liauw
Editor : Heru Margianto