KPK Bikin Timwas Century Lega

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dalam konferensi pers hari ini di kantor KPK menyatakan, Wakil Presiden Boediono berperan dalam pemberian FPJP senilai Rp 683 miliar dan PMS atau bail out Rp 6,7triliun kepada Bank Century, sangat melegakan Timwas Century DPR.

Bambang Soesatyo, anggota Timwas Century DPR, di Jakarta, Rabu (21/11/2012), mengatakan, peran Boediono itu diketahui penyidik KPK setelah pemeriksaan terhadap dua mantan Deputi Gubernur BI, tersangka baru kasus Bank Century, Budi Mulya dan Siti Fadjrijah. Dari penjelasan tersebut, kata Bambang, penanganan proses hukum kasus Century oleh KPK khususnya terhadap mantan gubernur BI yang saat ini menjabat wapres sudah selesai. Dan proses selanjutnya ada di DPR, yakni melalui mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) sebelum sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, sesuai ketentuan, apabila presiden/wakil presiden terbukti/tidak terbukti melakukan korupsi atau pelanggaran hukum berat, pengkhianatan terhadap negara dan perbuatan tercela diproses dan diuji di pengadilan MK atas permintaan DPR melalui hak menyatakan pendapat. "Apakah benar-benar presiden atau wapres melakukan pelanggaran. Jika MK sependapat dengan DPR, selanjutnya pengambilan keputusan untuk impeachment di MPR. Namun sebaliknya. Jika MK memutuskan presiden/wapres tidak bersalah, ya, selesai atau bebas," ujar Bambang.

Bambang menuturkan, HMP penting dengan pertimbangan kemanusiaan. Sementara itu, proses hukum terhadap direksi LPS, pejabat BI, pejabat Kemenkeu seperti Sri Mulyani dan lainnya untuk menuntaskan kasus Century masih panjang. KPK juga belum masuk pada penyimpangan dan perbuatan melawan hukum dalam proses PMS atau bail out yang berpotensi merugikan negara Rp 6,7 triliun dan aliran dana yang diduga mengalir ke partai tertentu dan tim sukses pasangan capres/cawapres tertentu.