Kompas.com - 14/11/2012, 21:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (14/11/2012) malam. Dipo menduga ada potensi praktik kongkalikong penggerusan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang terjadi di tiga kementerian tersebut.

“Sekarang ada tiga kementerian,” kata Dipo saat meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, tanpa menyebut nama tiga kementerian yang dimaksudnya itu. Dipo tiba di Gedung KPK sekitar pukul 19.45 WIB dan keluar sekitar pukul 20.30 WIB.

Menurut Dipo, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tidak selalu menimbulkan kerugian negara. Namun, kata dia, tidak ada salahnya melakukan pencegahan sebelum terjadi kerugian negara.

“Hingga akhirnya kami mendapatkan laporan itu dan dapat tercegah dan memang pencegahan lebih baik daripada bila sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya saya kira cukup bagus sekarang,” ujarnya.

Lebih jauh, Dipo kembali menjelaskan kalau laporannya ini bukan sekadar fitnah. Laporan mengenai dugaan kongkalikong di instansi pemerintah ini, menurut Dipo, merupakan suara dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui praktik tersebut.

Setelah mendapat laporan dari para PNS, menurutnya, Seskab mempelajarinya dan mengecek kembali kepada si pelapor. “Kami himpun semua, kami cross check dengan pejabatnya, dengan menterinya, karena Seskab bukan penegak hukum, dan ada keinginan PNS yang dimaksud juga masyarakat bahwa ini diserahkan kepada KPK,” lanjutnya.

Dipo pun mengaku sudah menyerahkan laporan PNS tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada KPK malam ini. Dengan demikian, lanjut Dipo, jika ada yang menyebut itu fitnah, dirinya sudah menyerahkan dokumen tertulis kepada KPK.  

“Nanti kalau saya pulang, diundang sama BK (Badan Kehormatan) DPR, tapi saya tidak mengharap betul sih, saya siap-siap saja,” ujarnya.

“Intinya ini adalah suatu laporan dari PNS, jadi kalau ada yang sebut itu fitnah, memang kita lihat ada tertulis, demikian juga ada kementerian dan menteri yang mau bersama-sama untuk klarifikasi di KPK, akan mengklarifikasikannya,” tambah Dipo.

Dia menambahkan, ini adalah kebangkitan PNS yang selama ini tertekan oleh oknum di DPR dan juga di kementeriannya sendiri.  “Ini momentumnya ada, setelah ada surat edaran 543, mereka melapor dan sekarang bertambah lagi,” ucap Dipo.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

    Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

    Nasional
    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Nasional
    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    Nasional
    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Nasional
    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Nasional
    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Nasional
    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Nasional
    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Nasional
    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Nasional
    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Nasional
    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    Nasional
    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.