Kompas.com - 12/11/2012, 17:44 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyebut ada menteri yang melindungi pejabat di kementeriannya yang telah terbukti merugikan keuangan negara. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat Jenderal merekomendasi agar pejabat yang merugikan keuangan negara itu dipecat.

Menteri tersebut, kata Dipo, tidak ingin kelangsungan setoran pejabat dari hasil penyimpangan APBN terganggu. "Maka menteri tersebut tidak melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin yang direkomendasikan oleh Irjen," kata Dipo saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai.

Mereka merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender. Setoran dari para perusahaan pemenang tender, kata dia, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau semua setoran dikumpulkan, besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun.

Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Pengelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian.

"Peran partai di kementerian yang demikian berpotensi merugikan keuangan negara. Itulah sebabnya PNS dari kementerian tersebut merasa perlu untuk melaporkan kondisi itu kepada Presiden dengan harapan ada langkah-langkah perbaikan di kementerian. Bila laporan mereka terbukti kebenarannya diharapkan dapat ditindaklanjuti ke penegak hukum," kata Dipo.

Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS. Dia menyebut laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu.

Dipo juga tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud. Dipo tak memberi ruang tanya jawab. Seusai jumpa pers, dia langsung meninggalkan ruangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    'PR' Koalisi Indonesia Bersatu Jika Usung Airlangga Jadi Capres 2024

    "PR" Koalisi Indonesia Bersatu Jika Usung Airlangga Jadi Capres 2024

    Nasional
    Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia

    Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia

    Nasional
    Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

    Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

    Nasional
    Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

    Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

    Nasional
    TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

    TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

    Nasional
    Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

    Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

    Nasional
    Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

    Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

    Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

    Nasional
    Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

    Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

    Nasional
    Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

    Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

    Nasional
    Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

    Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

    Nasional
    Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

    Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

    Nasional
    Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

    Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

    Nasional
    Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

    Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

    Nasional
    Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

    Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.