Kompas.com - 12/11/2012, 13:06 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menanggapi serius wacana pencapresan raja dangdut Rhoma Irama pada Pemilu 2014. Nama Rhoma juga akan dimasukkan ke dalam survei internal partai untuk melihat tingkat keterpilihannya.

Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy mengatakan, untuk menentukan kemenangan di pemilu, seorang calon harus mencukupi empat syarat yang ada. Keempatnya adalah keterkenalan, kesukaan, kepantasan, dan keterpilihan calon itu.

"Rhoma adalah artis, dai tenar, dan terpuji sehingga soal popularitas tidak diragukan lagi. Namun, ketiga syarat lain juga harus dibangun oleh Rhoma, baru selanjutnya bicara peluang," ujar Romahurmuzy, Senin (12/11/2012) di Jakarta.

Ia mengaku bahwa secara institusi, PPP belum membicarakan soal pencalonan Rhoma sebagai calon presiden (capres). Namun, karena adanya dukungan banyak pihak agar Rhoma maju sebagai capres, PPP akan melakukan survei terlebih dulu.

"Nanti pada giliran survei yang kami lakukan, akan kami masukkan nama Rhoma untuk menakar elektabilitasnya," ucap Romahurmuzy.

Sebelumnya, para ulama yang tergabung dalam Wasilah Silaturahim Asatidz Tokoh dan Ulama (Wasiat Ulama) mendaulat Rhoma Irama sebagai capres dalam Pemilu 2014. Dukungan tersebut diklaim merupakan hasil kesepakatan satu juta anggota Wasiat Ulama di seluruh Indonesia.

"Wasiat Ulama melihat sosok Rhoma Irama pantas dicalonkan menjadi RI 1 periode 2014-2019. Kami menyatakan dukungan sepenuhnya kepada beliau," kata Ketua Umum DPP Wasiat Ulama Fachrurozy Ishaq dalam acara pendeklarasian dukungan di Kantor Sekretariat Wasiat Ulama, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (8/11/2012).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Fachrurozy, sosialisasi mendukung "Raja Dangdut" menjadi capres tersebut telah dilakukan selama satu bulan terakhir. Sosialisasi itu diberikan kepada sekitar satu juta anggota Wasiat Ulama di Indonesia. Ia mengatakan, salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada anggotanya adalah menggunakan metode ceramah. Menurut dia, sosialisasi itu telah mendapatkan respons positif dari para anggota.

"Kami ceramah di mana-mana keliling Indonesia. Kami selipkan itu, bagaimana kondisi Indonesia dan bagaimana kondisi umat Muslim, dan mereka setuju," katanya.

Dalam acara yang dihadiri struktur organisasi Wasiat Ulama seluruh Indonesia itu, Fachrurozy menegaskan bahwa Wasiat Ulama memiliki cita-cita akan terbentuknya negara yang adil dan makmur. Cita-cita itu dianggap hanya bisa terwujud apabila Indonesia dipimpin oleh sosok yang beriman kepada Allah, berakhlak, berwawasan luas, dan memiliki keinginan kuat menyempurnakan Indonesia.

Ia mencontohkan beberapa tokoh nasional yang memperjuangkan negara, umat Islam pada khususnya, yaitu Imam Bonjol, Teuku Umar, Soekarno, dan Bung Tomo. "Semua itu bukti bahwa umat Islam Indonesia sangat cinta terhadap NKRI dan mencanangkan negara adil-makmur," ujarnya.

Sebelum acara deklarasi yang berlangsung sekitar satu jam itu, Wasiat Ulama telah memberitahukan kepada Rhoma mengenai dukungan tersebut. Menurut Fachrurozy, pemimpin grup musik Soneta itu tidak keberatan atas deklarasi dukungan terhadap dirinya untuk maju dalam bursa capres RI 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Nasional
    Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

    Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

    Nasional
    Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

    Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

    UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    Nasional
    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Nasional
    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.