Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Seriusi Pencapresan Rhoma Irama

Kompas.com - 12/11/2012, 13:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menanggapi serius wacana pencapresan raja dangdut Rhoma Irama pada Pemilu 2014. Nama Rhoma juga akan dimasukkan ke dalam survei internal partai untuk melihat tingkat keterpilihannya.

Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy mengatakan, untuk menentukan kemenangan di pemilu, seorang calon harus mencukupi empat syarat yang ada. Keempatnya adalah keterkenalan, kesukaan, kepantasan, dan keterpilihan calon itu.

"Rhoma adalah artis, dai tenar, dan terpuji sehingga soal popularitas tidak diragukan lagi. Namun, ketiga syarat lain juga harus dibangun oleh Rhoma, baru selanjutnya bicara peluang," ujar Romahurmuzy, Senin (12/11/2012) di Jakarta.

Ia mengaku bahwa secara institusi, PPP belum membicarakan soal pencalonan Rhoma sebagai calon presiden (capres). Namun, karena adanya dukungan banyak pihak agar Rhoma maju sebagai capres, PPP akan melakukan survei terlebih dulu.

"Nanti pada giliran survei yang kami lakukan, akan kami masukkan nama Rhoma untuk menakar elektabilitasnya," ucap Romahurmuzy.

Sebelumnya, para ulama yang tergabung dalam Wasilah Silaturahim Asatidz Tokoh dan Ulama (Wasiat Ulama) mendaulat Rhoma Irama sebagai capres dalam Pemilu 2014. Dukungan tersebut diklaim merupakan hasil kesepakatan satu juta anggota Wasiat Ulama di seluruh Indonesia.

"Wasiat Ulama melihat sosok Rhoma Irama pantas dicalonkan menjadi RI 1 periode 2014-2019. Kami menyatakan dukungan sepenuhnya kepada beliau," kata Ketua Umum DPP Wasiat Ulama Fachrurozy Ishaq dalam acara pendeklarasian dukungan di Kantor Sekretariat Wasiat Ulama, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (8/11/2012).

Menurut Fachrurozy, sosialisasi mendukung "Raja Dangdut" menjadi capres tersebut telah dilakukan selama satu bulan terakhir. Sosialisasi itu diberikan kepada sekitar satu juta anggota Wasiat Ulama di Indonesia. Ia mengatakan, salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada anggotanya adalah menggunakan metode ceramah. Menurut dia, sosialisasi itu telah mendapatkan respons positif dari para anggota.

"Kami ceramah di mana-mana keliling Indonesia. Kami selipkan itu, bagaimana kondisi Indonesia dan bagaimana kondisi umat Muslim, dan mereka setuju," katanya.

Dalam acara yang dihadiri struktur organisasi Wasiat Ulama seluruh Indonesia itu, Fachrurozy menegaskan bahwa Wasiat Ulama memiliki cita-cita akan terbentuknya negara yang adil dan makmur. Cita-cita itu dianggap hanya bisa terwujud apabila Indonesia dipimpin oleh sosok yang beriman kepada Allah, berakhlak, berwawasan luas, dan memiliki keinginan kuat menyempurnakan Indonesia.

Ia mencontohkan beberapa tokoh nasional yang memperjuangkan negara, umat Islam pada khususnya, yaitu Imam Bonjol, Teuku Umar, Soekarno, dan Bung Tomo. "Semua itu bukti bahwa umat Islam Indonesia sangat cinta terhadap NKRI dan mencanangkan negara adil-makmur," ujarnya.

Sebelum acara deklarasi yang berlangsung sekitar satu jam itu, Wasiat Ulama telah memberitahukan kepada Rhoma mengenai dukungan tersebut. Menurut Fachrurozy, pemimpin grup musik Soneta itu tidak keberatan atas deklarasi dukungan terhadap dirinya untuk maju dalam bursa capres RI 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Nasional
    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Nasional
    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Nasional
    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    Nasional
    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    Nasional
    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Nasional
    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Nasional
    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Nasional
    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Nasional
    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Nasional
    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com