Kompas.com - 08/11/2012, 21:52 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu mencabut grasi terpidana kasus narkotika Meirika Franola alias Ola (42). Menurut dia, jika grasi dicabut kembali, hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum.

"Kalau dicabut, itu bisa jadi preseden buruk, artinya bisa nanti suatu saat ada grasi dicabut lagi, ada grasi dicabut lagi, itu kan tidak bagus hukum bekerja begitu," ujar Mahfud di Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Menurut Mahfud, memang belum ada aturan hukum yang melarang pencabutan grasi. Jika terjadi kesalahan pada penerima grasi, Presiden harus lebih hati-hati mengambil keputusan.

"Grasi itu adalah produk hukum yang sah sehingga mungkin tidak bagus kalau grasi itu dicabut. Tidak mungkin grasi itu dicabut. Tidak mungkin betul sih belum ada aturannya, tetapi menurut saya tidak bagus. Itu harus disesali saja bahwa itu dibuat secara tidak cermat," paparnya.

Karena itu, menurut Mahfud, Presiden tak perlu mencabut grasi. Sebab, sebagai residivis, Ola harus diadili kembali, kemudian vonisnya kembali dijatuhkan hukuman mati.

"Ini sekarang, kan tertangkap melakukan tindak pidana ulangan, residivis untuk tindak pidana yang sama. Itu diadili lagi sebagai kejahatan baru. Nah, di situlah dia dikasih hukuman mati. Itu jalan hukum yang pasti benar, enggak ada kontroversinya. Kalau grasi itu buruk bagi masa depan hukum, buruk bagi penataan hukum," paparnya.

Seperti diberitakan, Badan Narkotika Nasional menduga Ola menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia. Sabu itu dibawa oleh kurir, NA (40), dengan menumpang pesawat. NA, yang seorang ibu rumah tangga, ditangkap BNN di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober lalu.

Pada Agustus 2000, Ola bersama dua sepupunya, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Rani Andriani, divonis hukuman mati. Mereka terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno-Hatta ke London, 12 Januari 2000.

Belum lama ini, Ola yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang memperoleh grasi sehingga vonis hukuman mati yang harus dijalaninya diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Grasi ini juga diperoleh Deni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

    Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

    Nasional
    Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

    Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

    Nasional
    Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

    Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

    Nasional
    Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

    Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

    Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

    Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

    Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

    Nasional
    Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

    Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

    Nasional
    Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

    Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

    Nasional
    Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

    Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

    Nasional
    Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

    Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

    Nasional
    Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

    Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

    Nasional
    Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

    Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

    Nasional
    Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

    Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

    Nasional
    Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

    Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.