Kompas.com - 08/11/2012, 15:21 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menindaklanjuti dugaan pemerasan yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Badan Kehormatan DPR juga akan menelusuri dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Dewan terhadap direksi Jamsostek. Dalam kasus ini, ada dua anggota DPR yang disebut-sebut melakukan yakni MN dari Fraksi Partai Demokrat dan ETS dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Hotbonar (mantan Dirut Jamsostek) sempat mengungkapkan ke media ada tiga nama, dua nama sudah jelas, satunya lagi tidak terlalu jelas. Ini juga akan kami proses," ujar anggota BK Anshory Siregar, Kamis (8/11/2012), seusai jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Korupsi, kata dia, sudah terjadi di beberapa lini. Oleh karena itu, BK akan mempertaruhkan harkat dan martabat DPR untuk menindaklanjuti kasus-kasus kongkalikong yang telah merusak citra DPR.

"Kami juga akan memanggil orang-orang terkait kasus ini sebagai tindak lanjutnya. Saya meminta kepercayaan dari semua pihak," kata ujarnya.

Nama ETS dikaitkan dengan oknum pemeras BUMN setelah mantan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menyatakan pernah diperas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berinisial MN dari Fraksi Demokrat dan ETS dari Fraksi PDI Perjuangan pada 2010. Pemerasan tersebut terkait dengan kegiatan investasi perusahaan pelat merah itu di Bank Persyarikatan Indonesia (kini Bank Syariah Bukopin). Para anggota Dewan menuduh bahwa investasi itu menimbulkan kerugian.

Hotbonar sudah menjelaskan bahwa yang terjadi bukanlah demikian. Namun, kedua anggota Dewan itu justru mengancam akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki investasi Jamsostek. MN dan ETS bahkan meminta untuk bertemu seusai rapat dengar pendapat. Di sana, Hotbonar menyanggupi membayar Rp 100 juta dari kantung pribadinya, tetapi ETS menolaknya karena menilai jumlahnya terlalu kecil. ETS meminta setidaknya Rp 2 miliar.

Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Ribka Tjiptaning, ETS sudah tidak lagi menjadi anggota Dewan karena terlibat kasus penggelembungan suara di daerah pemilihannya, Lampung II.

"Dia sudah di PAW (pergantian antar waktu) karena kasus penggelembungan suara di dapil dia sendiri. Saya sudah lama nggak tahu kabarnya," ujar Ribka, Jumat (2/11/2012).

ETS dicopot oleh fraksi pada tanggal 2 September 2009. Ribka mengatakan, posisi ETS di Komisi IX kemudian digantikan oleh Itet Tridjajati Sumarjanto yang sebelumnya menggugat penggelembungan suara yang dilakukan ETS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

    Menlu RI dan Ukraina Bahas Persiapan Final Beberapa Jam Sebelum Jokowi Bertemu Zelensky

    Nasional
    Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

    Jokowi dan Zelensky Bertemu 4 Mata di Istana Maryinsky Kyiv

    Nasional
    Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

    Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

    Nasional
    Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

    Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

    Nasional
    KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

    KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

    Nasional
    Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

    Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

    Nasional
    Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

    Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

    Nasional
    Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

    Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

    Nasional
    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Nasional
    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    Nasional
    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Nasional
    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Nasional
    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    Nasional
    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Nasional
    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.