1 Pekan, KPU Tentukan Nasib 12 Parpol Gagal Verifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menentukan nasib 12 parpol tak lolos verifikasi administrasi dalam satu pekan. Hal ini menyusul rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni KPU mengikutsertakan ke-12 parpol itu untuk mengikuti verifikasi faktual.

Rekomendasi ini terkait temuan Bawaslu soal adanya dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, penelitian administrasi hasil perbaikan, penundaan pengumuman penelitian administrasi hasil perbaikan, pengadaan dan penyelenggaraan sistem informasi parpol, serta ketertutupan akses bagi parpol dan Bawaslu.

"Sesuai Pasal 255 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, kami memiliki kewenangan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Pemeriksaan (berkas administrasi 12 parpol) dilakukan selama 7 hari," kata Komisioner KPU Ida Budianti di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Ida mengatakan, KPU kini meneliti ulang terhadap data administrasi 12 parpol tersebut.

Sementara itu, anggota Bawaslu, Daniel, mengatakan, pihaknya menunggu kajian KPU. Rekomendasi Bawaslu sendiri tidak akan berubah. "Kajian Bawaslu atas laporan dan temuan yang ada sudah final," kata Daniel.

Bawaslu, kata Daniel, akan menempuh jalur hukum jika KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

"Temuan-temuan dugaan pelanggaran yang ada itu nanti akan ditindaklanjuti kepolisian jika terkait pidana, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait kode etik," pungkasnya.

Kedua belas parpol tersebut adalah

1. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
2. Partai Kedaulatan
3. Partai Damai Sejahtera (PDS)
4. Partai Nasional Republik (Nasrep)
5. Partai Republik
6. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
7. Partai Buruh
8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
9. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

10. Partai Karya Republik (Pakar)
11. Partai Kongres
12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)