Kompas.com - 05/11/2012, 16:16 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat M Prakosa menilai, satu dari tiga peristiwa pemerasan yang diceritakan Menteri BUMN Dahlan Iskan layak untuk ditindaklanjuti. Tindaklanjut akan dilakukan setelah masa reses selesai.

"Ada satu yang bisa ditindaklanjuti sungguh-sungguh karena terjadi sesuatu yang layak kita tindaklanjuti," kata Prakosa, seusai meminta keterangan Dahlan di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Senin ( 5/11/2011 ).

Namun, Prakosa enggan menjelaskan lebih jauh peristiwa apa yang dimaksud lantaran menyangkut etika. Ketika ditanya apakah dua peristiwa lain tak layak ditindaklanjuti, Prakosa menjawab,"Tiga-tiganya sama saja."

Ia menjelaskan, kepada BK, Dahlan menceritakan ulang informasi yang disampaikan jajaran BUMN. Ada tiga BUMN yang disebut Dahlan pernah diperas oleh dua anggota Dewan terkait penyertaan modal negara. Keduanya berasal dari fraksi yang berbeda. Prakosa juga tak mau mengungkap inisial maupun dari fraksi mana politisi yang disebut Dahlan.

"Tidak ada bukti-bukti yang disampaikan Pak Dahlan. Beliau sampaikan karena ada laporan dari direksi BUMN," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan BK memanggil Dahlan setelah informasi pemerasan yang diungkapkan Dahlan menjadi polemik. Para politisi tidak terima Dahlan menuduh adanya pemerasan tanpa mengungkap identitas anggota Dewan.

Selain Dahlan, BK juga akan memanggil Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Halimi dan Direktur RNI Ismed Hasan Putro untuk dimintai keterangan dalam permasalahan yang sama.

Baca juga:
Dahlan: Pemerasan BUMN Terkait Penanaman Modal
Alasan Dahlan Tak Ungkap Identitas Pemeras
Tak Mau Lapor KPK, Dahlan Utus Anak Buah
Ada Tiga Pemerasan BUMN yang Dilaporkan Dahlan
Siapkah Parpol jika Dahlan Terbuka?
Menanti "Amunisi" Dahlan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Poltracking: BLT Jadi Program Pemerintahan Jokowi-Maruf Paling Dirasakan Masyarakat

Survei Poltracking: BLT Jadi Program Pemerintahan Jokowi-Maruf Paling Dirasakan Masyarakat

Nasional
Kisah Erika Widianti, Perempuan SAR Tangguh yang Bekerja untuk Kemanusiaan

Kisah Erika Widianti, Perempuan SAR Tangguh yang Bekerja untuk Kemanusiaan

Nasional
2 Komandan Kapal Selam TNI AL Resmi Berganti, Ini Namanya

2 Komandan Kapal Selam TNI AL Resmi Berganti, Ini Namanya

Nasional
Survei Poltracking: Kepuasan Publik atas Kerja Pemerintah dan Jokowi-Ma'ruf Naik

Survei Poltracking: Kepuasan Publik atas Kerja Pemerintah dan Jokowi-Ma'ruf Naik

Nasional
Tinjau Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur, Jokowi: 3 Bulan Harus Selesai Pembangunan Kembali

Tinjau Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur, Jokowi: 3 Bulan Harus Selesai Pembangunan Kembali

Nasional
Maksimalkan Efisiensi Tenaga Listrik, Ditjen EBTKE Pasang 355 Lampu Jalan Bertenaga Surya di Maluku

Maksimalkan Efisiensi Tenaga Listrik, Ditjen EBTKE Pasang 355 Lampu Jalan Bertenaga Surya di Maluku

Nasional
Jokowi Minta TNI dan Polri Bantu Warga Cianjur Bersihkan Puing-puing Usai Gempa

Jokowi Minta TNI dan Polri Bantu Warga Cianjur Bersihkan Puing-puing Usai Gempa

Nasional
Stafsus Presiden Sebut Pasal Perzinaan Justru Hormati Perkawinan

Stafsus Presiden Sebut Pasal Perzinaan Justru Hormati Perkawinan

Nasional
Islam Menolak Teror

Islam Menolak Teror

Nasional
Kejagung Belum Terima SPDP Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

Kejagung Belum Terima SPDP Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Merasa Janggal Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024, Prima Geruduk Kantor KPU

Merasa Janggal Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024, Prima Geruduk Kantor KPU

Nasional
Menlu Retno: Demokrasi Bantu Hadapi Tantangan Sulit pada 2023

Menlu Retno: Demokrasi Bantu Hadapi Tantangan Sulit pada 2023

Nasional
Menlu: Bila Tak Ada Kerja Sama, Situasi Myanmar Tak Akan Jadi Lebih Baik

Menlu: Bila Tak Ada Kerja Sama, Situasi Myanmar Tak Akan Jadi Lebih Baik

Nasional
Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Nasional
Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Beperkara

Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Beperkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.