Kenapa DPR Bisa Lolos dari Audit Hambalang?

Kompas.com - 03/11/2012, 12:12 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hanya menyebutkan peran seorang anggota DPR Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono terkait sertifikasi tanah proyek Hambalang. Padahal, untuk meloloskan megaproyek ini, pembahasan anggarannya harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan para anggota dewan.

Mengapa para anggota DPR utamanya Komisi X yang menjadi mitra kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga lolos dari audit Hambalang ini?

Sejumlah pengamat mencurigai hasil audit BPK ini yang dinilai tidak menyeluruh dan menutup mata akan peranan para anggota DPR dalam megaproyek Hambalang. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mencurigai adanya kenaikan anggaran proyek Hambalang yang cukup signifikan dari Rp 125 miliar pada masa Menpora Adhyaksa Dault, meningkat menjadi Rp 1,2 triliun di masa Menpora Andi Mallarangeng.

"Audit BPK ini tidak pernah menyeluruh, tidak pernah tanya ke DPR, apakah teman-teman DPR jadi sumber pencarian BPK? Di sini ada item kenaikan luar biasa yang tidak bisa kami lihat di audit ini siapa yang mencairkan dan siapa yang menerima," kata Emerson dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (3/11/2012).

Ia pun mengkritik kinerja Panja Hambalang di Komisi X yang dinilai kerjanya pasif dan hanya menunggu BPK bekerja.

"Dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun, jangan-jangan Panja yang mengatur. Hingga kini kita tidak dengar pernyataan internal mereka kalau ada anggota DPR yang terlibat akan diproses," kata Emerson.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi beranggapan bahwa proyek Hambalang tidak terlepas dari berbagai pihak.

"Lolosnya Hambalang yang akhirnya sampai Rp 2,5 triliun itu peran DPR juga. Jadi, tidak mungkin tidak ada rapat-rapat antara DPR dan Kemenpora. Apakah DPR sama sekali tidak punya peran dalam lolosnya proyek multiyears ini?" imbuh Burhanudin.

BPK akhirnya menyerahkan hasil audit investigasi terhadap proyek Hambalang pada 31 Oktober lalu. Hasil audit itu baru merupakan tahap pertama. Di dalam audit itu, BPK akhirnya memasukkan Menpora Andi Mallarangeng dan Menkeu Agus DW Martowardoyo.

Selain Menpora dan Menkeu, pejabat negara lain di Kementerian Keuangan dan Kemenpora juga disebut di dalam laporan audit Hambalang. Namun, hanya ada satu nama anggota DPR di dalam audit itu yakni Ignatius Mulyono.

Ignatius Mulyono yang merupakan anggota Komisi II DPR bidang pemerintahan itu diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan meminta surat keputusan Hak Pakai lahan Hambalang ke Sestama Badan Pertanahan Negara (BPN). Sementara itu, BPK sama sekali tidak menunjuk satu pun anggota Komisi X yang merupakan mitra kerja Kemenpora.

 

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

    Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

    Nasional
    Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

    Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

    Nasional
    Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

    Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

    Nasional
    Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

    Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

    Nasional
    Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

    Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

    Nasional
    Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

    Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

    Nasional
    Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

    Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

    Nasional
    Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

    Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

    Nasional
    Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

    Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

    Nasional
    4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

    4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

    Nasional
    Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

    Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

    Nasional
    Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

    Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

    Nasional
    Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

    Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

    Nasional
    Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

    Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

    Nasional
    Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

    Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X