Kenapa DPR Bisa Lolos dari Audit Hambalang?

Kompas.com - 03/11/2012, 12:12 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hanya menyebutkan peran seorang anggota DPR Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono terkait sertifikasi tanah proyek Hambalang. Padahal, untuk meloloskan megaproyek ini, pembahasan anggarannya harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan para anggota dewan.

Mengapa para anggota DPR utamanya Komisi X yang menjadi mitra kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga lolos dari audit Hambalang ini?

Sejumlah pengamat mencurigai hasil audit BPK ini yang dinilai tidak menyeluruh dan menutup mata akan peranan para anggota DPR dalam megaproyek Hambalang. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mencurigai adanya kenaikan anggaran proyek Hambalang yang cukup signifikan dari Rp 125 miliar pada masa Menpora Adhyaksa Dault, meningkat menjadi Rp 1,2 triliun di masa Menpora Andi Mallarangeng.

"Audit BPK ini tidak pernah menyeluruh, tidak pernah tanya ke DPR, apakah teman-teman DPR jadi sumber pencarian BPK? Di sini ada item kenaikan luar biasa yang tidak bisa kami lihat di audit ini siapa yang mencairkan dan siapa yang menerima," kata Emerson dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (3/11/2012).

Ia pun mengkritik kinerja Panja Hambalang di Komisi X yang dinilai kerjanya pasif dan hanya menunggu BPK bekerja.

"Dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun, jangan-jangan Panja yang mengatur. Hingga kini kita tidak dengar pernyataan internal mereka kalau ada anggota DPR yang terlibat akan diproses," kata Emerson.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi beranggapan bahwa proyek Hambalang tidak terlepas dari berbagai pihak.

"Lolosnya Hambalang yang akhirnya sampai Rp 2,5 triliun itu peran DPR juga. Jadi, tidak mungkin tidak ada rapat-rapat antara DPR dan Kemenpora. Apakah DPR sama sekali tidak punya peran dalam lolosnya proyek multiyears ini?" imbuh Burhanudin.

BPK akhirnya menyerahkan hasil audit investigasi terhadap proyek Hambalang pada 31 Oktober lalu. Hasil audit itu baru merupakan tahap pertama. Di dalam audit itu, BPK akhirnya memasukkan Menpora Andi Mallarangeng dan Menkeu Agus DW Martowardoyo.

Selain Menpora dan Menkeu, pejabat negara lain di Kementerian Keuangan dan Kemenpora juga disebut di dalam laporan audit Hambalang. Namun, hanya ada satu nama anggota DPR di dalam audit itu yakni Ignatius Mulyono.

Ignatius Mulyono yang merupakan anggota Komisi II DPR bidang pemerintahan itu diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan meminta surat keputusan Hak Pakai lahan Hambalang ke Sestama Badan Pertanahan Negara (BPN). Sementara itu, BPK sama sekali tidak menunjuk satu pun anggota Komisi X yang merupakan mitra kerja Kemenpora.

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

    Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

    Nasional
    Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

    Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

    Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

    Nasional
    Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

    Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

    Nasional
    UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

    UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

    Nasional
    Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

    Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

    Nasional
    UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

    UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

    Nasional
    UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

    UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

    Nasional
    Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

    Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

    Nasional
    UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

    UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Dokter Ingatkan Masyarakat Tak Nongkrong Setelah Bersepeda

    Dokter Ingatkan Masyarakat Tak Nongkrong Setelah Bersepeda

    Nasional
    Bersepeda dengan Masker? Ini yang Harus Diperhatikan Menurut Dokter

    Bersepeda dengan Masker? Ini yang Harus Diperhatikan Menurut Dokter

    Nasional
    Sambut Kebiasaan Baru, Destinasi Wisata Banyuwangi Hanya Buka 5 Hari dalam Sepekan

    Sambut Kebiasaan Baru, Destinasi Wisata Banyuwangi Hanya Buka 5 Hari dalam Sepekan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X