Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Jangan Hanya Melempar Tuduhan

Kompas.com - 01/11/2012, 12:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan diminta melakukan pemberantasan korupsi di tubuh BUMN dengan cara yang baik, yakni melapor ke aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya. Dahlan diminta jangan hanya melontarkan tuduhan melalui media.

"Kita hormati Pak Dahlan yang ingin memberantas korupsi di BUMN, tapi caranya yang baik," kata anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Hayono Isman, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2012).

Hal itu dikatakan Hayono menyikapi pengakuan Dahlan bahwa ada politisi DPR yang memeras BUMN terkait persetujuan pencarian penyertaan modal pemerintah kepada BUMN. Bahkan, Dahlan menyebut ada anggota Dewan yang mewakili anggota lain memeras banyak BUMN.

Hayono berharap agar Dahlan segera melaporkan informasi yang dia terima ke Badan Kehormatan DPR tanpa menunggu undangan. Selain itu, Dahlan sebaiknya juga melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran pemerasan, termasuk tindak pidana korupsi jika benar.

Jika tidak melakukan hal itu, menurut Hayono, publik akan menilai Dahlan bersikap anomali atau bertentangan dengan apa yang disampaikan selama ini, yakni pro terhadap pemberantasan korupsi.

"Ini jadi kebiasaan apakah di KPK atau di pemerintah bahwa sering membuat statement, tapi tindak lanjutnya tidak jelas. Itu tidak bijak," kata dia.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, tindak lanjut diperlukan lantaran statement Dahlan itu telah mendegradasi citra DPR dan mengganggu kerja DPR.

"Jadi, jangan ragu lapor ke KPK," ujar Hayono.

Seperti diberitakan, Dahlan mengaku ragu untuk melapor KPK. Alasannya, ia tidak menginginkan kasus ini menjadi sebuah kasus yang ramai. Dahlan tidak ingin kasus ini juga mengikis fokus dia, khususnya membenahi anak usaha BUMN.

"Saya tidak mau energi saya habis hanya karena mengurusi itu. Saya harus kerja keras memajukan BUMN," kata Dahlan.

Baca juga:
Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!
Priyo: Dahlan, Hati-hati Berbicara
Soal Upeti DPR, Tergantung Bukti Dahlan
PPATK Siap Lindungi Dahlan
Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com