Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva Sundari: Segera Ungkap Nama Politisi Pemeras BUMN

Kompas.com - 01/11/2012, 07:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan didesak segera mengungkap nama-nama para politisi yang diduga memeras BUMN. Dahlan didesak mengungkap tanpa menunggu selesainya masa reses Dewan Perwakilan Rakyat.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, melalui surat elektronik, Kamis (1/11/2012), dari Mekkah, Arab Saudi.

Desakan itu disampaikan Eva menyikapi beredarnya informasi gelap yang menyebut inisial-inisial politisi yang meminta jatah kepada BUMN. Informasi yang mengatasnamakan Humas BUMN itu menyebut salah satu politisi dengan inisial EV dari F-PDIP.

Eva mengatakan, akibat informasi itu, dirinya kerepotan menjawab pertanyaan berbagai pihak yang disampaikan melalui BBM, Twitter, Facebook, dan SMS selama mengawasi jalannya ibadah haji di Mekkah. Mereka meminta ketegasan apakah EV itu adalah dirinya.

"Saya menolak tuduhan itu karena Komisi III tidak bermitra dengan BUMN. Saya pribadi merasa dirugikan. Bukan saja terganggu dalam menjalankan tugas kedewanan sehari-hari, tetapi keluarga juga menjadi tidak nyaman. Tujuan fitnah penyebar inisial-inisial guna menjatuhkan kredibilitas pribadi para politisi harus dilawan," kata Eva.

Eva mengatakan, Dahlan harus segera mengungkap karena permasalahan itu sudah menjadi bola liar dan menciptakan kegaduhan politik.

Eva juga mendesak Dahlan melaporkan ke Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, jika benar, hal itu termasuk tindak pidana korupsi.

"Saya meminta Dahlan melakukan dalam minggu ini mengingat tekanan konstituen dan struktur PDI-P Jawa Timur ke saya semakin keras. Saya berharap ke depan kejadian politisasi kasus pidana yang hanya berdampak sensasi tidak terulang kembali. Kita harus membangun suasana politik yang akuntabel, bermartabat, dan dewasa," pungkas politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Seperti diberitakan, Humas Kementerian BUMN membantah telah menyebarkan SMS daftar anggota DPR yang memeras BUMN. Dahlan mengaku siap mengungkap dalam forum resmi jika terus didesak. Terakhir kali, Dahlan menyebut oknum anggota DPR tak hanya memeras satu anak usaha BUMN, tetapi banyak BUMN.

"Pertemuan itu dilakukan satu oknum anggota DPR, tetapi mewakili teman-temannya. Sementara yang diperah itu merupakan perusahaan yang dapat penyertaan modal negara (PMN), ada beberapa," kata Dahlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com