Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva Sundari: Segera Ungkap Nama Politisi Pemeras BUMN

Kompas.com - 01/11/2012, 07:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan didesak segera mengungkap nama-nama para politisi yang diduga memeras BUMN. Dahlan didesak mengungkap tanpa menunggu selesainya masa reses Dewan Perwakilan Rakyat.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, melalui surat elektronik, Kamis (1/11/2012), dari Mekkah, Arab Saudi.

Desakan itu disampaikan Eva menyikapi beredarnya informasi gelap yang menyebut inisial-inisial politisi yang meminta jatah kepada BUMN. Informasi yang mengatasnamakan Humas BUMN itu menyebut salah satu politisi dengan inisial EV dari F-PDIP.

Eva mengatakan, akibat informasi itu, dirinya kerepotan menjawab pertanyaan berbagai pihak yang disampaikan melalui BBM, Twitter, Facebook, dan SMS selama mengawasi jalannya ibadah haji di Mekkah. Mereka meminta ketegasan apakah EV itu adalah dirinya.

"Saya menolak tuduhan itu karena Komisi III tidak bermitra dengan BUMN. Saya pribadi merasa dirugikan. Bukan saja terganggu dalam menjalankan tugas kedewanan sehari-hari, tetapi keluarga juga menjadi tidak nyaman. Tujuan fitnah penyebar inisial-inisial guna menjatuhkan kredibilitas pribadi para politisi harus dilawan," kata Eva.

Eva mengatakan, Dahlan harus segera mengungkap karena permasalahan itu sudah menjadi bola liar dan menciptakan kegaduhan politik.

Eva juga mendesak Dahlan melaporkan ke Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, jika benar, hal itu termasuk tindak pidana korupsi.

"Saya meminta Dahlan melakukan dalam minggu ini mengingat tekanan konstituen dan struktur PDI-P Jawa Timur ke saya semakin keras. Saya berharap ke depan kejadian politisasi kasus pidana yang hanya berdampak sensasi tidak terulang kembali. Kita harus membangun suasana politik yang akuntabel, bermartabat, dan dewasa," pungkas politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Seperti diberitakan, Humas Kementerian BUMN membantah telah menyebarkan SMS daftar anggota DPR yang memeras BUMN. Dahlan mengaku siap mengungkap dalam forum resmi jika terus didesak. Terakhir kali, Dahlan menyebut oknum anggota DPR tak hanya memeras satu anak usaha BUMN, tetapi banyak BUMN.

"Pertemuan itu dilakukan satu oknum anggota DPR, tetapi mewakili teman-temannya. Sementara yang diperah itu merupakan perusahaan yang dapat penyertaan modal negara (PMN), ada beberapa," kata Dahlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com