Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva Sundari: Segera Ungkap Nama Politisi Pemeras BUMN

Kompas.com - 01/11/2012, 07:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan didesak segera mengungkap nama-nama para politisi yang diduga memeras BUMN. Dahlan didesak mengungkap tanpa menunggu selesainya masa reses Dewan Perwakilan Rakyat.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, melalui surat elektronik, Kamis (1/11/2012), dari Mekkah, Arab Saudi.

Desakan itu disampaikan Eva menyikapi beredarnya informasi gelap yang menyebut inisial-inisial politisi yang meminta jatah kepada BUMN. Informasi yang mengatasnamakan Humas BUMN itu menyebut salah satu politisi dengan inisial EV dari F-PDIP.

Eva mengatakan, akibat informasi itu, dirinya kerepotan menjawab pertanyaan berbagai pihak yang disampaikan melalui BBM, Twitter, Facebook, dan SMS selama mengawasi jalannya ibadah haji di Mekkah. Mereka meminta ketegasan apakah EV itu adalah dirinya.

"Saya menolak tuduhan itu karena Komisi III tidak bermitra dengan BUMN. Saya pribadi merasa dirugikan. Bukan saja terganggu dalam menjalankan tugas kedewanan sehari-hari, tetapi keluarga juga menjadi tidak nyaman. Tujuan fitnah penyebar inisial-inisial guna menjatuhkan kredibilitas pribadi para politisi harus dilawan," kata Eva.

Eva mengatakan, Dahlan harus segera mengungkap karena permasalahan itu sudah menjadi bola liar dan menciptakan kegaduhan politik.

Eva juga mendesak Dahlan melaporkan ke Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, jika benar, hal itu termasuk tindak pidana korupsi.

"Saya meminta Dahlan melakukan dalam minggu ini mengingat tekanan konstituen dan struktur PDI-P Jawa Timur ke saya semakin keras. Saya berharap ke depan kejadian politisasi kasus pidana yang hanya berdampak sensasi tidak terulang kembali. Kita harus membangun suasana politik yang akuntabel, bermartabat, dan dewasa," pungkas politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Seperti diberitakan, Humas Kementerian BUMN membantah telah menyebarkan SMS daftar anggota DPR yang memeras BUMN. Dahlan mengaku siap mengungkap dalam forum resmi jika terus didesak. Terakhir kali, Dahlan menyebut oknum anggota DPR tak hanya memeras satu anak usaha BUMN, tetapi banyak BUMN.

"Pertemuan itu dilakukan satu oknum anggota DPR, tetapi mewakili teman-temannya. Sementara yang diperah itu merupakan perusahaan yang dapat penyertaan modal negara (PMN), ada beberapa," kata Dahlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com