Kompas.com - 31/10/2012, 14:18 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya mengapresiasi kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit investigasi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, jika hasil audit meragukan, DPR akan meminta audit ulang terhadap proyek yang diduga merugikan negara triliunan rupiah itu.

"Jika nanti kami memandang tidak cukup audit ini mengungkap secara terang benderang, kami bisa melakukan permintaan lagi untuk audit investigasi," ujar Priyo, Rabu (31/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Namun, Priyo enggan berspekulasi soal kemungkinan adanya nama-nama yang dihilangkan dalam hasil audit itu. Menurutnya, setelah hasil audit diserahkan ke Pimpinan DPR, Pimpinan BPK bisa langsung menjawab keraguan publik selama ini.

"Saya meyakini Pimpinan BPK akan dengan tangkas bisa menjelaskan duduk perkara mengenai keragu-raguan publik soal masalah ini. Saya sebagai Pimpinan DPR lebih baik mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BPK," kata politisi Partai Golkar ini.

Laporan audit BPK ini akan menjadi pedoman bagi Komisi X maupun Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Diberitakan sebelumnya, BPK baru merampungkan 85 persen hasil audit investigasi terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kendati belum rampung seluruhnya, hasil audit ini tetap diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Audit proyek Hambalang ini akan menjadi salah satu bukti yang akan membuka pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelewengan proyek. Sebelumnya, Ruki mengatakan bahwa hasil audit telah diintervensi karena nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menghilang dari laporan tersebut. Pada draf tertanggal 1 Oktober 2012 yang bocor di kalangan wartawan, nama Andi dan Ketua Umum DPP Demokrat yang disebut-sebut terkait dalam kasus ini tidak ditemukan. Selain nama Andi dan Anas, nama sejumlah perusahaan kontraktor juga tidak tercantum dalam laporan. Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua KPK itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012), di Jakarta.

Ketua BPK Hadi Purnomo membantah pernyataan Ruki. Ia mengatakan, tak ada intervensi dalam kerja BPK mengaudit proyek Hambalang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Nasional
    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Nasional
    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    Nasional
    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    Nasional
    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Nasional
    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.