Kompas.com - 30/10/2012, 09:12 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan masih bisa berseloroh menanggapi perselisihannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Saat dijumpai Kompas.com, sesaat sebelum mengisi acara di KompasTV, Senin (29/10/2012) petang, ia mengungkapkan, praktik kongkalikong antara oknum anggota DPR dan BUMN telah terjadi sejak zaman Majapahit. Ia tampak merenung saat ditanya soal kondisi BUMN sebelum adanya praktik kongkalikong dan permintaan jatah dari oknum anggota DPR ke BUMN terbuka ke publik.

"Kalau zaman dulu BUMN itu perasaan...," ujar Dahlan yang kemudian tak menyelesaikan perkataannya.

Raut muka Dahlan kemudian menunjukkan ketidaksukaannya dan dahinya sedikit mengernyit. Dahlan seolah sedang mencari kata yang pas untuk menggambarkan kondisi BUMN sebelumnya.

"Itu sudah biasalah," sambungnya lagi.

Seperti diketahui, perseteruan antara Dahlan dan DPR berawal dari pesan singkat yang dikirimkannya kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Isinya, memberitahukan bahwa ada oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah pada BUMN. Dahlan juga telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh BUMN untuk menolak dan menghentikan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan. Surat edaran ini menindaklanjuti imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dahlan mengatakan, ia prihatin dengan kondisi BUMN saat ini yang seolah tak berdaya menghadapi anggota Dewan. Ia pun sudah menyampaikan kepada Presiden SBY terkait praktik kongkalikong itu.

"Pak Presiden juga menyatakan prihatin dan mendukung langkah saya untuk mengeluarkan surat edaran (instruksi untuk tidak kongkalikong dengan legislatif dalam bentuk apa pun)," kata Dahlan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Desakan kemudian muncul agar ia membuka siapa saja oknum anggota DPR yang melakukan prakik itu. Dahlan tetap merahasiakannya. Namun, ia bersedia mengungkapkan sejumlah modus yang dilakukan oknum anggota DPR dalam meminta jatah pada BUMN. Apa saja? 

1. Meminta fasilitas
Dahlan mengatakan, anggota Dewan kerap meminta berbagai fasilitas pada BUMN. Hal ini dilakukan untuk memuluskan sebuah proyek atau kucuran dana tertentu.

2. Meminta proyek
Dalam hal meminta jatah proyek, Dahlan menuturkan, praktik ini tidak hanya dilakukan legislatif, tetapi juga oknum eksekutif kepada jajaran direksi BUMN. Modusnya, untuk pengadaan tertentu yang dilakukan BUMN, oknum-oknum ini "bermain" dengan menitipkan rekanan yang dikenalnya untuk menjadi pemenang tender.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

    Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

    Nasional
    Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

    Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

    Nasional
    Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

    Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

    Nasional
    Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

    Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

    Nasional
    Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

    Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

    Nasional
    Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

    Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

    Nasional
    Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

    Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

    Nasional
    Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

    Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

    Nasional
    Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

    Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

    Nasional
    Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

    Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

    Nasional
    Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

    Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

    Nasional
    Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

    Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

    Nasional
    6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

    6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

    Nasional
    Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

    Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

    Nasional
    UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

    UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.