Kita Butuh Pemimpin yang Kuat

Kompas.com - 27/10/2012, 02:14 WIB
Editor

Oleh M Burhanudin

Kekayaan yang paling nyata dari Indonesia adalah keberagaman. Tak hanya suku bangsa, keberagaman pun hampir meliputi segala segi di negeri ini. Sesungguhnya, keberagaman dapat menjadi modal bagi kebesaran bangsa, asalkan ada kepemimpinan yang kuat, jujur, demokratis, dan akuntabel.

Sebaliknya, di negara yang begitu beragam ini, kepemimpinan yang lemah akan menghadirkan problem kebangsaan yang kusut dan rumit. Masyarakat kehilangan kepercayaan, keadilan hukum kehilangan tuannya, korupsi merajalela, dan kesejahteraan hanya mimpi kosong bagi sebagian besar masyarakat.

”Karena itu, kepemimpinan yang tangguh tak bisa ditawar-tawar lagi saat ini,” ucap Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam.

Berikut petikan wawancara dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah di Banda Aceh, Jumat (12/10).

Menurut Anda, apa persoalan kebangsaan yang paling krusial di Indonesia saat ini?

Kepemimpinan. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling plural di dunia dari aspek apa pun. Untuk dapat mengelolanya, diperlukan pemimpin yang tangguh. Namun, apa yang terjadi sekarang, kita belum memiliki pemimpin yang ideal tersebut. Kepemimpinan kita lemah. Ini memberikan efek pada munculnya persoalan yang beragam pula di Indonesia, seperti yang sekarang terjadi.

Persoalan apa yang menjadi turunan dari kepemimpinan yang lemah tersebut?

Pertama, korupsi. Itu terjadi dari pusat hingga daerah. Korupsi adalah indikasi yang sangat mudah dilihat dari buruknya kepemimpinan di negeri ini. Kontrol dan ketegasan yang kurang dari pemimpin membuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi terkendala. Penegak hukum memainkan hukum semaunya. Kasus konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri yang berlarut-larut serta pelemahan KPK adalah salah satu indikasinya. Kepemimpinan yang lemah juga membuat kontrol atas akuntabilitas birokrasi buruk.

Kondisi tersebut memunculkan persoalan kedua, yaitu ketidakpercayaan (distrust). Ketidakpercayaan masyarakat kepada negara, termasuk aparatusnya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dalam kasus konflik KPK versus Polri dapat dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada negara. Polri dalam hal ini adalah representasi dari negara.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.