Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Dituding Pencitraan

Kompas.com - 25/10/2012, 15:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dituding hanya melakukan pencitraan dengan menerbitkan surat edaran terkait imbauan untuk mencegah praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan. Anggota Dewan pun meradang dengan surat edaran Dahlan yang disampaikan ke semua BUMN itu.

"Mungkin juga dia melakukan pencitraan karena dia sudah punya agenda politik," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, Kamis (25/10/2012), di kompleks Parlemen, Senayan.

Dahlan Iskan sebenarnya sudah dua kali dipanggil Komisi VII bidang energi terkait surat edaran tersebut dan soal temuan BPK atas inefisiensi PLN yang diduga merugikan negara sampai Rp 36,7 triliun. Namun, Dahlan tidak memenuhi panggilan DPR dengan berbagai alasan. Menurut Tjahjo, keengganan Dahlan memenuhi undangan DPR merupakan salah satu upaya pencitraan. Bahkan, ia menilai, hal itu terkait dengan mulai disebutnya Dahlan sebagai salah satu tokoh yang berpeluang maju pada Pemilihan Presiden 2014.

"Saya kira wajar kalau pembantu Presiden melakukan pencitraan karena dia tidak mau kalah dengan presidennya. PDI-P tidak akan terganggu, silakan mereka bermanuver," kata Tjahjo.

Terkait surat edaran yang diributkan anggota Dewan itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam meluruskan bahwa surat edaran yang disebar Dahlan Iskan berdasarkan pada surat edaran yang dikeluarkannya sebelumnya dengan nomor 542 tertanggal 28 September 2012 untuk kementerian, anggota kabinet, dan pemerintah daerah. Isinya adalah agar menolak praktik kongkalikong terkait APBN sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dipo menjelaskan, pascakeluarnya surat edaran itu, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan lalu meneruskan ke seluruh jajaran BUMN. Nyatanya, kata dia, pascakeluarnya surat itu, Dahlan melaporkan masih ada oknum DPR yang meminta jatah ke BUMN. Sehingga, Dipo meluruskan bahwa surat edaran yang dikeluarkannya bukan atas dasar permintaan Dahlan karena surat edaran itu sudah ada sebelum Dahlan mengaku ada oknum DPR meminta jatah.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

    124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

    Nasional
    Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

    Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

    Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

    Nasional
    Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

    Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

    Nasional
    SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

    SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

    Nasional
    Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

    Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

    Nasional
    SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

    SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

    Nasional
    Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

    Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

    Nasional
    Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

    Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

    Nasional
    Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

    Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

    Nasional
    Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

    Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

    Nasional
    Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

    Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

    Nasional
    Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

    Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

    Nasional
    Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

    Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

    Nasional
    Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

    Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com