Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Dituding Pencitraan

Kompas.com - 25/10/2012, 15:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dituding hanya melakukan pencitraan dengan menerbitkan surat edaran terkait imbauan untuk mencegah praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan. Anggota Dewan pun meradang dengan surat edaran Dahlan yang disampaikan ke semua BUMN itu.

"Mungkin juga dia melakukan pencitraan karena dia sudah punya agenda politik," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, Kamis (25/10/2012), di kompleks Parlemen, Senayan.

Dahlan Iskan sebenarnya sudah dua kali dipanggil Komisi VII bidang energi terkait surat edaran tersebut dan soal temuan BPK atas inefisiensi PLN yang diduga merugikan negara sampai Rp 36,7 triliun. Namun, Dahlan tidak memenuhi panggilan DPR dengan berbagai alasan. Menurut Tjahjo, keengganan Dahlan memenuhi undangan DPR merupakan salah satu upaya pencitraan. Bahkan, ia menilai, hal itu terkait dengan mulai disebutnya Dahlan sebagai salah satu tokoh yang berpeluang maju pada Pemilihan Presiden 2014.

"Saya kira wajar kalau pembantu Presiden melakukan pencitraan karena dia tidak mau kalah dengan presidennya. PDI-P tidak akan terganggu, silakan mereka bermanuver," kata Tjahjo.

Terkait surat edaran yang diributkan anggota Dewan itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam meluruskan bahwa surat edaran yang disebar Dahlan Iskan berdasarkan pada surat edaran yang dikeluarkannya sebelumnya dengan nomor 542 tertanggal 28 September 2012 untuk kementerian, anggota kabinet, dan pemerintah daerah. Isinya adalah agar menolak praktik kongkalikong terkait APBN sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dipo menjelaskan, pascakeluarnya surat edaran itu, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan lalu meneruskan ke seluruh jajaran BUMN. Nyatanya, kata dia, pascakeluarnya surat itu, Dahlan melaporkan masih ada oknum DPR yang meminta jatah ke BUMN. Sehingga, Dipo meluruskan bahwa surat edaran yang dikeluarkannya bukan atas dasar permintaan Dahlan karena surat edaran itu sudah ada sebelum Dahlan mengaku ada oknum DPR meminta jatah.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Janji Mengembalikan yang Hilang di Jakarta Era Heru Budi

    Anies Janji Mengembalikan yang Hilang di Jakarta Era Heru Budi

    Nasional
    Psikolog Forensik Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik dalam Penyidikan Kasus 'Vina Cirebon'

    Psikolog Forensik Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik dalam Penyidikan Kasus "Vina Cirebon"

    Nasional
    Upaya Polri Perangi Judi “Online”, Bandar Dijerat TPPU hingga Buka “Hotline”

    Upaya Polri Perangi Judi “Online”, Bandar Dijerat TPPU hingga Buka “Hotline”

    Nasional
    Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

    Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

    Nasional
    Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

    Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

    Nasional
    Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

    Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

    Nasional
    KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

    KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

    Nasional
    Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

    Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

    Nasional
    Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

    Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

    Nasional
    Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

    Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

    Nasional
    Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

    Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

    Nasional
    Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

    Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com