Kompas.com - 25/10/2012, 11:57 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tidak akan menyebut siapa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta jatah kepada direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait persetujuan pencarian penyertaan modal pemerintah. Pasalnya, hal itu merupakan ranah penegak hukum.

"Saya kira dari pemerintah seyogianya tidak (menyebut). Kalau soal menyebut nama, itu lebih baik di proses penegakan hukum saja," kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Sebelumnya, Dipo mengeluarkan surat edaran 542 tertanggal 28 September 2012 untuk kementerian, anggota kabinet, dan pemerintah daerah. Isinya ialah agar menolak praktik kongkalikong terkait APBN sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dipo menjelaskan, pascakeluarnya surat edaran itu, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan lalu meneruskan ke seluruh jajaran BUMN. Nyatanya, kata dia, pascakeluarnya surat itu, Dahlan melaporkan masih ada oknum DPR yang meminta jatah ke BUMN.

"Menurut beliau, ada oknum di DPR yang meminta jatah. Jadi, tidak digunakan kata pemerasan," kata Dipo. Pascapengakuan Dahlan itu, para politisi mendesak agar Dahlan mengungkap siapa yang meminta jatah. Jika tidak, itu akan menimbulkan fitnah.

Dipo mengatakan, tidak ada maksud buruk dari surat edaran itu. Bahkan, surat edaran itu didukung.

"Pak Dahlan melaporkan berterima kasih adanya surat itu untuk mendorong jajaran direksi tidak melayani bila ada bujukan, tekanan, permintaan jatah. Itu baik-baik saja. Tidak ada niat yang buruk dari siapa pun. Itu untuk mengawal bagaimana APBN kita dan APBD tahun 2013-2014 dari hal-hal yang tidak diharapkan seperti yang terkuak di sidang-sidang Tipikor," pungkas Dipo.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

    Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

    Nasional
    Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

    Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

    Nasional
    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Nasional
    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Nasional
    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Nasional
    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Nasional
    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Nasional
    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Nasional
    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Nasional
    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Nasional
    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Nasional
    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X