Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Audit Hambalang Harus Lebih Lengkap dan Rinci

Kompas.com - 25/10/2012, 11:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus bisa menjamin bahwa hasil audit investigasi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat lebih lengkap dan lebih rinci dalam mengidentifikasi apa dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu. Pasalnya, BPK meminta tambahan waktu melakukan audit Hambalang.

"BPK harus bisa mengungkap aliran dana terkait proyek Hambalang yang terjadi pada saat proses pengadaan tanah, proses penganggaran, maupun saat pelaksanaan proyek," kata Teguh Juwarno, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR di Jakarta, Kamis ( 25/10/2012 ), menyikapi belum rampungnya audit investigasi Hambalang.

Teguh mengatakan, agar audit lebih mendalam, BPK sebaiknya bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, BPK dapat meminta laporan dan analisa transaksi keuangan ke PPATK.

Teguh menyayangkan rencana penyerahan hasil audit Hambalang pada masa reses DPR. Dia meminta kepada Pimpinan DPR agar duduk bersama BAKN dan BPK untuk mengatur tata cara mekanisme penyerahan audit BPK kepada DPR sebagai tindak lanjut pasal 7 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

" Sehingga ke depan tidak terulang kejadian seperti ini. Sebagai contoh yang lain, LHP (laporan hasil pemeriksaan) kasus Wisma Atlet diserahkan oleh BPK kepada Pimpinan DPR tidak dalam forum resmi. Sebagai anggota BAKN, sampai sekarang saya tidak pernah tahu seperti apa hasil audit Wisma Atlet," ujar politisi PAN itu.

Seperti diberitakan, BPK baru merampungkan 85 persen audit Hambalang setelah memulai pemeriksaan Februari 2012 . LHP investigatif tahap pertama akan diserahkan ke DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 31 Oktober 2012 .

Audit BPK soal Hambalang sempat kisruh setelah anggota BPK Taufiequrachman Ruki menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Pasalnya, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat. Belakangan, pernyataan itu dibantah.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?
Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

    Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

    Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

    Nasional
    Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

    Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

    Nasional
    Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

    Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

    Nasional
    Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

    Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

    Nasional
    Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

    Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

    Nasional
    Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

    Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

    Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

    Nasional
    Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

    Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

    Nasional
    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Nasional
    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Nasional
    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Nasional
    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Nasional
    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Nasional
    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com