Ketua BPK: Pak Ruki Hanya "Slip of Tongue"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo kembali membantah adanya intervensi terhadap auditor BPK dalam melakukan pemeriksaan terkait skandal Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menurutnya, apa yang disampaikan anggota BPK Taufiequrrachman Ruki sebelumnya hanya salah bicara.

"Kan Pak Ruki mengatakan intervensi itu hanya slip tounge. Tadi sudah diklarifikasi," ujar Hadi, Rabu (24/10/2012), dalam jumpa pers di Gedung BPK, Jakarta.

Hadi menjelaskan bahwa pada rapat badan yang dilakukan pada pagi hingga siang tadi, pihaknya telah meluruskan soal adanya dugaan intervensi tersebut. Hasilnya, Hadi memastikan bahwa seluruh proses dan tahapan yang dilakukan BPK bebas intervensi dari mana pun. "Lagi pula dia juga sudah meralatnya," tambah Hadi.

Saat ditanyakan soal tekanan yang didapat Ruki, Hadi pun membantahnya. Menurutnya, BPK tidak menekan Ruki sehingga yang bersangkutan mencabut kembali perkatananya terkait adanya intervensi dalam audit BPK.

"Sudah selesai itu, BPK tidak pernah mengintervensi siapa pun dan diintervensi siapa pun," katanya.

Desakan publik atas independensi audit BPK terus dilontarkan berbagai pihak. Kisruh audit BPK terkait proyek Hambalang bermula dari pernyataan anggota BPK Taufiequrachman Ruki menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012), di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Tak mau sendiri

Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni Deddy Kusdinar, selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, yang di dalam proyek Hambalang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Di dalam kasus ini, Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

Menurut Deddy, dirinya hanya mengikuti instruksi atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selaku PPK, kata Deddy, dirinya hanya mewakili lembaga sehingga tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Anak buah Menpora Andi Mallarangeng itu pun mengaku tidak pernah dijanjikan, apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang.

Deddy juga sempat mengatakan tidak ingin dikorbankan sendirian dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Atasan saya Pak Wafid, atasan langsung saya. Jadi, saya sebagai PPK bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga). Jadi, kalau saya ke Pak Wafid, dia yang harusnya ke Pak Menteri," kata Deddy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10/2012), saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?