Kompas.com - 23/10/2012, 09:24 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

J KRISTIADI

Hasil kajian berbagai lembaga survei menunjukkan, meskipun pemilihan presiden semakin dekat, mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihan mereka (undecided voters) masih cukup tinggi, 40-50 persen. Bahkan, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Agustus 2012, mengungkapkan, figur yang dipilih dengan tingkat persentase yang signifikan, tetapi semuanya dianggap kurang layak. Besaran proporsinya di atas 50 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat galau dan menghendaki tokoh yang mempunyai genre atau kategori yang berbeda dari nama-nama yang selama ini beredar.

Kegalauan dan kejenuhan masyarakat disebabkan figur yang selama ini dikenal dianggap tidak mempunyai rekam jejak integritas, kompetensi, serta kapasitas yang mampu mengatasi berbagai persoalan mendasar sebagai berikut. Pertama, semakin meningkatnya defisit modal sosial dan rasa saling percaya di antara warga masyarakat.

Kedua, politik uang dan korupsi yang sudah menembus pori-pori tubuh negara sehingga menghasilkan lingkaran setan politik transaksi kepentingan kekuasaan yang mencampakkan kepentingan umum. Hal ini masih diperparah dengan kebangkrutan moral di kalangan pejabat dan politisi, misalnya promosi jabatan kepada terpidana korupsi.

Ketiga, absennya niat baik dalam politik perundang-undangan yang mengakibatkan rimba raya regulasi. Akibatnya, praktik penegakan hukum menjadi hukum rimba. Siapa kuat dan nekat adalah pemenangnya.

Keempat, politik ekonomi yang tidak berkeadilan mengakibatkan ketimpangan yang terus melebar antara mereka yang kaya dan miskin. Inilah bibit revolusi sosial yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat.

Kelima, kebijakan publik yang sesat demi politik pencitraan yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Sekadar contoh, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang sesat telah menyebabkan konflik horizontal warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyisiran dilakukan sopir-sopir truk terhadap para pelansir. Mereka adalah pemborong BBM bersubsidi yang memodifikasi tangki mobil hingga 10 kali lipat dari semestinya dan kemudian dijual kepada masyarakat.

Konstatasi tersebut tidak berlebihan kalau dikatakan negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya partai politik hanya menyodorkan kandidat presiden yang medioker dan miskin empati terhadap kesengsaraan rakyat. Parpol harus berpikir keras untuk menemukan tokoh mumpuni yang bersedia mewakafkan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Rakyat berhak untuk tidak dijadikan kelinci percobaan dan korban dari ambisi kekuasaan yang overdosis.

Sekiranya parpol bersedia melakukan terobosan dengan mencalonkan kandidat yang berkualitas, sebagaimana parpol pengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta, dapat dipastikan secara bertahap citra dan kredibilitas partai akan meningkat. Bukan melalui rekayasa pencitraan, melainkan karena kualitas kebijakan yang diproduksi tokoh yang didukungnya bermanfaat untuk masyarakat.

Mengingat besarnya persoalan yang dihadapi bangsa dewasa ini, masyarakat juga harus waspada, bahkan curiga, terhadap para petualang politik yang secara habis-habisan memaksakan figur yang rekam jejaknya diragukan kualitasnya. Tanpa kewaspadaan dan partisipasi publik, kandidat yang demikian tidak mustahil akan berhasil memenuhi ambisinya menjadi presiden. Terlebih, praktik demokrasi dewasa ini telah direduksi habis-habisan oleh politik citra yang mengandalkan media, terutama televisi, sebagai instrumen utamanya.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

    Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

    Nasional
    Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

    Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

    Nasional
    Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

    Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

    Nasional
    Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

    Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

    Nasional
    Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

    Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

    Nasional
    Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

    Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

    Nasional
    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

    Nasional
    46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

    46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

    Nasional
    Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

    Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

    Nasional
    Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

    Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

    Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

    Nasional
    Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

    Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

    Nasional
    Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

    Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

    Nasional
    Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

    Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

    Nasional
    Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

    Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.