Kompas.com - 23/10/2012, 09:24 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

J KRISTIADI

Hasil kajian berbagai lembaga survei menunjukkan, meskipun pemilihan presiden semakin dekat, mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihan mereka (undecided voters) masih cukup tinggi, 40-50 persen. Bahkan, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Agustus 2012, mengungkapkan, figur yang dipilih dengan tingkat persentase yang signifikan, tetapi semuanya dianggap kurang layak. Besaran proporsinya di atas 50 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat galau dan menghendaki tokoh yang mempunyai genre atau kategori yang berbeda dari nama-nama yang selama ini beredar.

Kegalauan dan kejenuhan masyarakat disebabkan figur yang selama ini dikenal dianggap tidak mempunyai rekam jejak integritas, kompetensi, serta kapasitas yang mampu mengatasi berbagai persoalan mendasar sebagai berikut. Pertama, semakin meningkatnya defisit modal sosial dan rasa saling percaya di antara warga masyarakat.

Kedua, politik uang dan korupsi yang sudah menembus pori-pori tubuh negara sehingga menghasilkan lingkaran setan politik transaksi kepentingan kekuasaan yang mencampakkan kepentingan umum. Hal ini masih diperparah dengan kebangkrutan moral di kalangan pejabat dan politisi, misalnya promosi jabatan kepada terpidana korupsi.

Ketiga, absennya niat baik dalam politik perundang-undangan yang mengakibatkan rimba raya regulasi. Akibatnya, praktik penegakan hukum menjadi hukum rimba. Siapa kuat dan nekat adalah pemenangnya.

Keempat, politik ekonomi yang tidak berkeadilan mengakibatkan ketimpangan yang terus melebar antara mereka yang kaya dan miskin. Inilah bibit revolusi sosial yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat.

Kelima, kebijakan publik yang sesat demi politik pencitraan yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Sekadar contoh, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang sesat telah menyebabkan konflik horizontal warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyisiran dilakukan sopir-sopir truk terhadap para pelansir. Mereka adalah pemborong BBM bersubsidi yang memodifikasi tangki mobil hingga 10 kali lipat dari semestinya dan kemudian dijual kepada masyarakat.

Konstatasi tersebut tidak berlebihan kalau dikatakan negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya partai politik hanya menyodorkan kandidat presiden yang medioker dan miskin empati terhadap kesengsaraan rakyat. Parpol harus berpikir keras untuk menemukan tokoh mumpuni yang bersedia mewakafkan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Rakyat berhak untuk tidak dijadikan kelinci percobaan dan korban dari ambisi kekuasaan yang overdosis.

Sekiranya parpol bersedia melakukan terobosan dengan mencalonkan kandidat yang berkualitas, sebagaimana parpol pengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta, dapat dipastikan secara bertahap citra dan kredibilitas partai akan meningkat. Bukan melalui rekayasa pencitraan, melainkan karena kualitas kebijakan yang diproduksi tokoh yang didukungnya bermanfaat untuk masyarakat.

Mengingat besarnya persoalan yang dihadapi bangsa dewasa ini, masyarakat juga harus waspada, bahkan curiga, terhadap para petualang politik yang secara habis-habisan memaksakan figur yang rekam jejaknya diragukan kualitasnya. Tanpa kewaspadaan dan partisipasi publik, kandidat yang demikian tidak mustahil akan berhasil memenuhi ambisinya menjadi presiden. Terlebih, praktik demokrasi dewasa ini telah direduksi habis-habisan oleh politik citra yang mengandalkan media, terutama televisi, sebagai instrumen utamanya.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Nasional
    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Nasional
    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Nasional
    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Nasional
    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Nasional
    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Nasional
    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Nasional
    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.