Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu, Survei Alternatif untuk Capres 2014

Kompas.com - 22/10/2012, 23:41 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun menjelang Pemilu 2014, terus dirilis sejumlah hasil survei tentang calon presiden dan wakil presiden.

Namun, sebagian besar survei itu cenderung mengutamakan popularitas dan elektabilitas, sehingga memunculkan nama-nama yang itu-itu saja.

"Untuk menjaring calon pemimpin nasional lebih luas, diperlukan survei alternatif. Survei itu diharapkan tak hanya terpaku pada faktor popularitas dan elektabilitas, melainkan mau serius mengungkap karakteristik pemimpin ideal, masalah bangsa, dan tokoh-tokoh yang dianggap mampu mengatasinya," kata pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana, di Jakarta, Senin (22/10/2012).

Beberapa hasil survei belakangan ini menggambarkan, calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2014 masih didominasi para elite partai politik lama. Sebut saja, di antaranya, Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Prabowo Subiyanto (Partai Gerindra), Aburizal Bakrie (Partai Golkar) , atau Hatta Rajasa (PAN).

Ari Dwipayana menilai, survei yang mengandalkan faktor popularitas (keterkenalan) dan elektabilitas (keterpilihan) cenderung berkutat pada nama-nama lama, termasuk yang pernah maju dalam pemilu sebelumnya.

Hasil survei semacam itu seolah menggambarkan, tidak ada alternatif selain tokoh-tokoh tersebut. Ini akan mempengaruhi masyarakat pemilih, bahkan bisa menjadi bagian dari kampanye bagi sosok-sosok yang memperoleh peringkat tinggi.

"Kemunculan nama-nama itu juga bisa memengaruhi para donator untuk menyokong dana bagi capres dan cawapres Pemilu 2014. Padahal, sebenarnya masih ada stok tokoh lain, meski belum banyak disebut di panggung politik nasional," katanya.

Untuk itu, lanjur Ari Dwipayanan, lembaga survei hendaknya tidak terpaku pada faktor popularitas dan elektabilitas saja, melainkan mau sungguh-sungguh membantu mencari sosok pemimpin nasional bangsa Indonesia ke depan.

Pertanyaan survei bisa ditambah dengan kriteria pemimpin ideal, masalah-masalah besar bangsa, dan siapa tokoh-tokoh yang dianggap mampu mengatasinya.

"Survei semacam itu mendorong masyarakat menjadi kritis karena mengajak mereka mencari dan memikirkan nama-nama lain di luar yang sudah banyak beredar," kata Ari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com