Kompas.com - 21/10/2012, 15:45 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Political Weather Station menempatkan Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat sebagai tiga partai politik atau parpol terpopuler. Partai Golkar menempati urutan teratas dalam hal popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya menjelang Pemilu 2014, dengan dipilih oleh 98 responden, diikuti PDI Perjuangan (97 persen) dan Partai Demokrat (95 persen).

Untuk mengukur popularitas, pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah, "Apakah Anda pernah mengenal atau mendengar 10 parpol di bawah ini?" Sepuluh partai yang disebut secara terbuka adalah Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, Partai Hanura, PKS, Partai Nasdem, PDI-P, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Seteah Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat, berturut-turut diisi PPP (94 persen), Partai Gerindra (94 persen), PAN (93,55 persen), PKB (92,05 persen), dan Partai Nasdem (89,1 persen).

Untuk tingkat akseptabilitas, responden diberi pertanyaan, "Apakah Anda suka atau tidak suka dengan 10 parpol berikut ini?" Hasilnya, Partai Golkar tetap tertinggi dengan 51,4 persen, Partai Gerindra 46,54 persen, PDI-P 45,79 persen, dan PKB 44,01 persen.

Adapun saat responden ditanyakan mengenai partai yang akan dipilih jika pemilu dilakukan hari ini, hasilnya menyebar secara merata. Sebanyak 19,71 persen responden mengaku memilih Partai Golkar, PDI-P (16,79 persen), Partai Gerindra (10 persen), Partai Demokrat (6,91 persen), dan Partai Nasdem (6,07 persen). Selain itu, 12 persen responden belum menentukan pilihan, dan 10 persen merahasiakan pilihannya. 

"Popularitas Golkar masih tinggi karena mereka jeli membaca peta keinginan masyarakat. Mereka menjalankan program andalannya, yakni program UMKM yang mendapat simpati publik," ujar Direktur Riset PWS Marsedes Marbun, Minggu (21/10/2012) di Hotel Atlet Century, Jakarta.

Selain itu, Marbun menilai, meningkatnya suara Golkar karena dukungan pada Partai Demokrat terpuruk. Hal ini terlihat dari persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebanyak 56 persen responden menilai, periode kedua pemerintahan SBY tidak membawa perubahan. Sementara itu, 25 persen lainnya menyatakan lebih buruk. Masyarakat juga melihat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidak memuaskan. Padahal, sektor ini menjadi kebijakan prioritas kedua yang menurut masyarakat harus dilakukan setelah penegakan hukum.

Sebanyak 62,8 persen responden menyatakan ketidakpuasannya atas kebijakan ekonomi pemerintahan SBY. Di bidang hukum, 57,2 persen responden tidak puas, dan hanya 23,5 persen yang puas atas program pemerintah di bidang ini. Pandangan-pandangan masyarakat ini dinilai berkontribusi terhadap melorotnya suara Partai Demokrat.

Menurut Marbun, pada bagian ini, Partai Golkar menyalip Partai Demokrat dengan program UMKM yang digalangnya. Adapun survei yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia ini dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Jumlah sampel yang digunakan yakni 1.070 responden dengan margin of error +/- 3 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni multi-stage random sampling. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan pedoman kuesioner.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

    PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

    Nasional
    Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

    Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

    Nasional
    Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Beda Paminal dan Provos

    Beda Paminal dan Provos

    Nasional
    Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

    Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

    Nasional
    Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

    Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

    Nasional
    Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

    Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

    Nasional
    JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

    JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

    Nasional
    UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

    UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

    Nasional
    Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

    Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

    Nasional
    Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

    Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

    Nasional
    UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

    UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

    Nasional
    ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

    ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

    Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

    Nasional
    Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

    Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.